Dalam administrasi pemerintahan desa di Indonesia, besaran gaji kepala desa telah diatur secara rinci dalam peraturan pemerintah.
Pasal 81 Ayat 2 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 menetapkan bahwa gaji atau penghasilan tetap seorang kepala desa tidak boleh kurang dari Rp. 2.426.640 per bulan atau setara dengan 120% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Namun, penting untuk dicatat bahwa gaji bukanlah satu-satunya sumber penerimaan kepala desa. Pasal 26 Ayat 3 Huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang bagi kepala desa untuk menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah setiap bulannya.
Sumber Pendanaan
Sumber pendapatan untuk gaji tersebut berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang diatur melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 81 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019.
Namun, jika alokasi ADD dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota tidak mencukupi untuk membayar gaji, pemerintah desa dapat mencari sumber lain dalam APBDes, tanpa menggunakan Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Implikasi Sosial dan Ekonomi
Besaran gaji kepala desa memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan.
Diskusi terbuka tentang apakah besaran gaji ini sebanding dengan tanggung jawab serta kebutuhan hidup di tingkat desa menjadi penting.
Implikasi psikologis, seperti motivasi dan kinerja kepala desa dalam menjalankan tugasnya, juga patut diperhatikan.
Variasi Besaran Gaji Antardaerah
Perbedaan besaran gaji kepala desa antara daerah satu dengan yang lainnya, yang dapat ditetapkan oleh peraturan bupati/wali kota, bisa menciptakan perdebatan terkait kesetaraan atau keadilan antardaerah.
Keseimbangan antara kebijakan dan kesejahteraan kepala desa perlu diperhatikan secara cermat.
Keterbukaan dan Transparansi
Keterbukaan dan transparansi dalam penggunaan Dana Desa juga sangat vital. Bagaimana dana tersebut diarahkan untuk memperbaiki infrastruktur, mendukung pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi lokal menjadi faktor krusial yang mempengaruhi persepsi terhadap besaran gaji kepala desa.
Mendalami semua aspek ini dapat memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang tidak hanya aturan terkait gaji kepala desa, tetapi juga dampak dan dinamika yang muncul dalam lingkup sosial, ekonomi, serta kebijakan pemerintahan desa di Indonesia.
