Pembagian Tugas PPKD dalam Siskeudes 2.0

PPKD adalah kepanjangan dari Pelaksana Pengelola Keuangan Desa.

Dalam Permendagri 20 tahun 2018 dijelaskan secara gamblang bahwa Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa melimpahkan sebagian kekuasaanya kepada PKPKD.

Kekuasaan yang seperti apa ?

Yaitu kekuasaan didalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan dalam Surat Keputusan ( SK ) Kepala Desa. ( Pasal 3 ayat 4 Permendagri 20 tahun 2018 )

Lalu siapa yang berhak menjadi Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) tersebut ?

Dalam hal siapa yang boleh dan siapa yang berhak menjadi Tim Pelaksana Pengelola Keuangan Desa,diatur dalam pasal selanjutnya.

Dalam pasal ini pun saya kira bisa menjawab sebagian pertanyaan yang sering diajukan teman-teman, baik itu yang berasal dari Lembaga Pemerintah Desa ataupun Penggiat Desa lainya.

Pertanyaan-pertanyan itu sengaja saya rangkum dalam artikel ini. Berikut ini beberapa pertanyaan terkait siapa yang berhak menjadi Tim Pelaksana Pengelola Keuangan Desa….

Apakah BPD boleh menjadi TPPKD ?
Apakah LPM boleh menjadi TPPKD ?
Apakah LSM boleh menjadi TPPKD ?
Apakah Pendamping bisa menjadi TPPKD ?
Apakah Kepala Dusun bisa menjadi TPPKD ?
dan masih banyak lagi.

Nah, itulah beberapa pertanyaan yang sering muncul di forum ataupun dibeberapa grup Siskeudes ataupun Pemerintah Desa…

Sebenarnya jika kita membaca lebih teliti lagi dalam Permendagri 20 tahun 2018, mungkin tidak akan ada lagi pertanyaan seperti itu yang muncul.

Karena jawabannya sudah ada, tepatnya di Bagian Kedua Pasal 4 Permendagri 20/2018 yang bunyinya sebagaimana saya kutip dibawah ini.

PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:

1. Sekretaris Desa ;

2. Kaur dan Kasi ; dan

3. Kaur Keuangan.

Sudah sangat jelas kan !

Saya berharap sih, kedepannya nanti tidak akan lagi pertanyaan seperti ini yang mucul baik itu di forum,grup,atau dimanalah itu.

Kembali ke topik awal terkait….

Pembagian Tugas PPKD dalam Siskeudes 2.0

Ini yang sebenarnya sering dibingungkan oleh teman-teman yang kebetulah diberi mandat oleh Kepala Desa untuk menjabat sebagai Pelaksana Pengelola Keuangan Desa.

Mungkin jika didaerah Anda sudah diatur kedalam Perbub atau Perda sih, saya yakin tidak akan bingung.

Namun, bagi mereka yang belum ada pasti akan merasa kebingungan.

Terlebih lagi bagi Operator Siskeudes yang kebetulan menangani Siskeudes dan diminta menginput Pelaksana, sedangkan tupoksi PPKD dimasing-masing kegiatan belum jelas.

Pasti tambah bingung tu !

” Ah asal input aja penting rampung (selesai) ” ungkap dihati

Mengantisipasi hal itu , dan bagi mereka yang kebetulan belum ada Perbub/Perdanya.

Maka pada tanggal 01 januari 2019 dikeluarkanlah Pembagian Bidang Kegiatan dan Tupoksi Pelaksana Kegiatan Anggaran Pemerintah Desa berdasarkan Permendagri 20/2018.

Yang disahkan dan ditanda tangani oleh Bapak Nur Rozuqi selaku Ketua Forum Sekretaris Desa Seluruh Indonesia.

Berikut ini pembagian bidang dalam PPKD di APBDes 2019 atau yang menjadi pelaksana dalam kegiatan tersebut, sebagaimana yang saya kutip kembali dari form yang telah disahkan tersebut.