Bila Pemerintah Pusat memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Pemerintah Provinsi memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), Pemerintah Kabupaten memiliki … [Selengkapnya ...] about Temukan 7 Hak Badan Permusyawaratan Desa sesuai Undang-Undang Desa Terbaru
Hak Apa Saja Yang Diterima Perangkat Desa Setelah Revisi Undang-Undang Desa Disahkan, Simak Selengkapnya Disini
Mungkin masih banyak dari perangkat desa yang belum memahami keseluruhan isi revisi undang-undang desa atau Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang baru-baru ini disahkan oleh Presiden Joko … [Selengkapnya ...] about Hak Apa Saja Yang Diterima Perangkat Desa Setelah Revisi Undang-Undang Desa Disahkan, Simak Selengkapnya Disini
Penundaan Penyaluran Dana Desa: Upaya Menjaga Akuntabilitas
Pemerintah Indonesia memiliki komitmen kuat untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik, termasuk Dana Desa. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun … [Selengkapnya ...] about Penundaan Penyaluran Dana Desa: Upaya Menjaga Akuntabilitas
Syarat Perangkat Desa sesuai UU No 3 Tahun 2024
Selain memperoleh tunjangan purnatugas 1 kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan desa sebagaimana di atur dalam Pasal 50A huruf (c) UU No 3 Tahun 2024. Syarat menjadi … [Selengkapnya ...] about Syarat Perangkat Desa sesuai UU No 3 Tahun 2024