Ada 2 aturan yang mengatur tentang tugas Kasi Pelayanan.
- Tugas operasional ( Permendagri 84/2015), dan
- Tugas pelaksanaan anggaran desa ( Permendagri 20/2018)
Kedua tugas tersebut, akan saya bahas secara tuntas dalam artikel ini. Namun, ada beberapa point penting yang perlu anda ketahui, sebelum kita melangkah lebih lanjut ke topik utama.
Pertama : Apa itu Kasi Pelayanan Desa ?
Kasi Pelayanan merupakan salah satu unsur pelaksanan teknis dalam pemerintah desa, yang mempunyai tugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
Di dalam Permendagri 84 tahun 2015, pasal 5 ayat (2) dikatakan bahwa pelaksana teknis dalam suatu desa paling banyak mempunyai 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan.
Dan paling sedikit mempunyai 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
Masing – masing seksi seperti apa yang saya sampaikan diatas dipimpin oleh Kepala Seksi.
Lebih lanjut mengenai point ini, silahkan lihat gambar dibawah :
Kedua : Contoh Laporan Kasi Pelayanan Desa ?
Secara garis besar, dari apa yang tertuang dalam Permendagri 84 tahun 2015 tentang SOTK pemerintah desa.
Selain, sebagai pelaksana kegiatan anggaran (Permendagri 20/2018) juga melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap hak dan kewajiban masyarakat.
Oleh karena itu, lebih masuk akal, jika Kasi Pelayanan mengurusi laporan masalah buku kader pemberdayaan masyarakat ( pasal 8 ayat (2) huruf (d) Permendagri 47/2016 tentang administrasi pemerintah desa).
Sedangkan, dalam hal pelaksanaan anggaran seperti apa yang tertuang dalam Permendagri 20 tahun 2018.
Bahwa, Kasi Pelayanan mempunyai tugas menyusun DPA,DPPA, dan DPAL serta melaksanakan anggaran kegiatan sesuai dengan bidangnya.
Itu artinya, Kepala Seksi Pelayanan juga wajib tahu dan memahami cara membuat laporan, selain dari laporan buku kader pemberdayaan masyarakat diatas.
Ketiga : Format Buku Kasi Pelayanan Desa ?
Untuk mempermudah Kasi Pelayanan didalam menjalankan tupoksinya. Dibawah ini saya sediakan beberapa format buku yang bisa dipelajari dan diunduh secara gratis.
Berikut ini format buku Kasi Pelayanan :
- Buku kader pemberdayaan masyarakat [download]
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) [download]
- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) [download]
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) [download]
- Buku pembantu kegiatan [ download]
Itulah beberapa format buku Kasi Pelayanan yang bisa Anda unduh dan pelajari.
Note : untuk format masih dalam bentuk ekstensi word, jadi agak sedikit berantakan, mudah – mudahan kalau nanti ada waktu saya buatkan dalam bentuk excelnya.
Demikian beberapa point yang perlu Anda ketahui terkait Kasi Pelayanan, untuk selanjutnya kita masuk dalam topik utama yaitu tentang tugas Kasi Pelayanan.
Untuk lebih lengkapnya, silahkan baca uraian dibawah ini.
Inilah Tupoksi Kasi Pelayanan…
Diatas tadi sudah saya singgung sedikit tentang tugas dan fungsi Kasi Pelayanan. Dimana mengenai tugas tersebut ada 2 (dua) aturan yang mengaturnya.
Berikut ini uraiannya :
1. Berdasarkan Permendagri 84 Tahun 2015
Ada beberapa poin tugas yang diatur dalam Permendagri 84/2015 tepatnya di pasal 9 ayat (3) huruf (c).
Berikut ini isi tugasnya :
- Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa,
- Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat,
- Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat desa,
- melaksanakan pelestarian nilai keagamaan masyarakat desa, dan
- melaksanakan pelestarian nilai ketenagakerjaan masyarakat Desa.
Inilah screenshoot gambar aturanya :
2. Berdasarkan Permendagri 20 Tahun 2018
Dalam Permendagri 20/2018 sendiri perihal tupoksi Kasi Pelayanan dalam hal pelaksanaan anggran diatur menyatu dengan tugas kaur dan kasi lainya.
Intinya, yang perlu Anda pahami ialah bahwa tugas kaur dan kasi tersebut menyesuaikan dengan bidangnya masing – masing.
Berikut ini tupoksi Kepala Seksi Pelayanan yang terdapat dalam pasal 4 huruf (a) sampai dengan (f) Permendagri nomor 20 tahun 2018 :
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya,
- Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya,
- Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya,
- Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya,
- Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya,
- Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
Screenshoot gambar aturanya :
3. Tambahan Berdasarkan Tugas PPKD
Berikut beberapa contoh jenis tugas yang biasa ditangani oleh Kasi Pelayanan berdasarkan sub bidangnya :
- Penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil,
- Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat,
- Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan, dll),
- Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa,
- Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional,
- Pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan,
- Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan pelindungan masyarakat,
- Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat desa,
- Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan,
- Pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/klub olah raga,
- Pembinaan Lembaga Adat,
- Pembinaan LKMD/LPM/LPMD,
- Pembinaan PKK,
- Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan,
- Pelatihan/bimtek/pengenalan tekonologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan,
- Pelatihan/bimtek/pengenalan tekonologi tepat guna untuk pertanian/peternakan,
- Pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan,
- Pelatihan/penyuluhan perlindungan anak,
- Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas),
- Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM,
- Dll sesuai bidang Kasi Pelayanan.
Nah, itulah beberapa tugas dan fungsi Kasi Pelayanan berdasarkan 2 (dua) aturan yang mengaturnya.
Semoga dengan terbitnya artikel ini, dapat sedikit membantu dan menambah refesensi pengetahuan bagi Anda dalam menjalankan tugas pemerintahan desa.
