Updesa

Apa itu LPM Desa? Tugas, Struktur, Logo dan Dasar Hukumnya

Miris ketika saya melihat kondisi yang tengah dialami LPM Desa saat ini.

 

Lembaga yang seharusnya bermitra dengan Pemerintah Desa didalam meningkatkan aspirasi dan pelayanan masyarakat guna penyelenggaraan dan pembangunan Desa yang lebih baik, kini sudah tidak terdengar lagi gaungnya.

 

Bagaimana tidak ?

 

Jika saya amati, dan seandainya saya diposisi mereka, tentu saya akan sedikit merasa  iri dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang lain, seperti RT/RW, PKK,Posyandu, Karang Taruna atau bahkan dengan BPD yang notabenya bukan termasuk LKD.

 

Kenapa ?

 

Karena, Lembaga Kemasyarakatan Desa yang lain mendapatkan porsi anggaran yang lebih besar, dibandingkan LPM dalam pos belanja Desa.

 

Padahal, jika kita melihat, LPM pun menanggung beban yang berat. Sama seperti lembaga-lembaga Desa yang lain, didalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai mitra strategis Pemerintah Desa.

 

Namun sekali lagi, kenapa kok dalam segi pos belanja yang tertuang dalam APBDes untuk honor LPM dan operasional jumlahnya masih minim.

 

Bahkan, pernah saya melihat, untuk kegiatan operasional LPM pun tidak di anggarkan sama sekali dalam APBDesnya.

 

Miris banget,kan.

 

Tapi, saya tidak akan membahas masalah ini, jauh lebih dalam lagi. Harapan saya, kedepan Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah sebagai pembuat kebijakan bisa lebih memperhatikan nabis LPM agar azas keadilan antar lembaga Desa dapat tercapai.

 

Titik. Selesai untuk intermezzo.

 

Kemudian menjawab, apa yang ditanyakan kepada saya melalui inbox agar dapat membahas topik yang berkaitan dengan LPM.

 

Belum punya Aplikasi Updesa : Instal disini

 

Akhirnya, pada hari ini saya dapat menerbitkan seri panduannya.

 

Dan seperti biasa, untuk mempermudah anda didalam memilih topik. Sengaja saya bagi per sub judul, agar topik yang anda ingin baca dan cari lebih mudah diketemukan.

 

Tanpa basa-basi, mari kita mulai.

 

DAFTAR ISI :

 

 

 

 

1. Pengertian LPM

 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau LPM Desa adalah lembaga mitra strategis diluar Pemerintahan Desa yang membantu dalam meningkatkan partisipasi dan pelayanan penyelenggaraan masyarakat Desa.

 

Selain meningkatkan partisipasi dan pelayanan penyelenggaraan bagi masyarakat, LPM juga ikut serta didalam perencanaan, pelaksanaan dan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

 

Sebelum berubah nama menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, pada Keputusan Presiden nomor 49 tahun 2001 tepat di bab ketentuan umum pasal 1, dahulu bernama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LPMD).

 

Keputusan Presiden nomor 49 tahun 2001 pasal 1

 

LPMD semasa itu merupakan wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang mempunyai tujuan untuk menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

 

Untuk dapat mengefektifkan kinerja LPM, Anda perlu memahami terlebih dahulu, apa yang diatur dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi sebagai mitra Pemerintah Desa.

 

 

2. Dasar Hukum LPM

 

Setidaknya ada beberapa dasar hukum yang mengatur LPM, sebelum dan sesudah diterbitknya Undang-Undang Desa.

 

Jika Anda ingin mengetahui beberapa dasar hukum sebelum diterbitkan Undang-Undang Desa terkait Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, berikut ini diantaranya :

 

 

Kemudian setelah itu, pada tahun 2014 lahirlah Undang-Undang Desa, dan secara otomatis beberapa dasar hukum diatas mengalami perubahan ataupun pembaharuan untuk menyalaraskan dengan peraturan yang terbaru.

 

Dalam UU Desa sendiri, berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa diatur dalam bab XII pada bagian satu dan bagian dua tepatnya dipasal 94 dan 95.

 

Kemudian diatur dalam PP nomor 43 tahun 2014 tepatnya di bab X bagian satu dan bagian dua pasal 150 sampai dengan pasal 153, yang saat ini mengalami perubahan kembali dan diteruskan dalam PP nomor 47 tahun 2015.

 

Dan untuk lebih spesifik lagi dalam mengatur Lembaga Kemasyarakatan Desa yang didalamnya termasuk LPM Desa, maka diterbitkanlah Permendagri nomor 18 tahun 2018, yang saat ini menjadi acuan lembaga – lembaga yang ada di Desa dalam menjalankan tugas dan fungsi.

 

Jika Anda kebetulan belum memiliki aturan ini, silahkan download dilink berikut ini >> Permendagri nomor 18 tahun 2018.pdf

 

Atau jika Anda membutuhkan kumpulan peraturan tentang Desa yang terbaru dan terupdate tahun 2020, silahkan ke artikel yang ( sebelumnya ) saya terbitkan.

 

 

3. Tugas dan Fungsi LPM

 

Bagi Anda yang saat ini masih bingung dan mencari dasar hukum yang tepat untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.

 

Berikut ini uraian lengkap tupoksi LPM Desa, yang saya ambil langsung dari Permendagri nomor 18 tahun 2018 tepanya dipasal  4 dan 5 yang isinya sebagai berikut :

 

 

Tugas LPM

 

 

 

Fungsi LPM

 

 

 

4. Struktur LPM

 

 

Dalam Permendagri 18/2018 sendiri, masalah struktur LPM Desa itu diatur dalam pasal 8 dengan struktur pengurus terdiri dari :

 

 

Nah, bagi yang kebetulan belum mempunyai struktur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di desanya, bisa mendownload beberapa variasi format struktur yang saya sediakan bawah ini.

 

Download Struktur LPM Desa format : [png] [jpeg] [psd] [Ai]

 

 

5. Logo LPM

 

Selayaknya ketika Kita membuat sebuah logo, baik itu untuk organisasi, website, lembaga ataupun pemerintahan, tentunya mempunyai makna mendalam dan arti tersendiri.

 

Begitu pula, dengan logo yang terdapat dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.

 

Jika Kita amati secara detail, setidaknya ada beberapa unsur lambang yang dimasukan ke dalam logo LPM, dan masing-masing lambang tersebut tentunya mempunyai arti.

 

Berikut ini, akan sedikit saya uraikan mengenai makna ataupun arti yang terdapat dalam logo ini.

 

Lambang Padi dan Kapas ( terikat erat membentuk lingkaran )

 

 

Rumah joglo ( berjumlah 5 anak tangga )

 

 

Bintang ( diatas )

 

 

Tali pengikat erat

 

 

Kain warna merah putih bertulis LPM

 

 

Nah, itulah sedikit penjelasan mengenai makna ataupun arti dari lambang terdapat dalam logo LPM Desa.

 

Kemudian, bagi yang belum memiliki logo untuk kop surat LPM, dapat mendownload melalui link dibawah ini.

 

 

 

[ Donwload logo LPM png ]

 

 

[ Donwload Logo LPM hitam putih ]

 

 

[ Donwload logo LPM cdr ]

 

[ Donwload logo LPM jpg ]

 

6. Program Kerja LPM

 

Sebenarnya untuk program kerja dari LPM sendiri, itu bervariasi tiap desanya, tergantung dari hasil keputusan yang telah disepakati dalam rapat musyawarah.

 

Namun, untuk memberikan gambaran kepada anda. Saya akan berikan sedikit contoh program kerja yang disusun berdasarkan bidang dan seksi yang termuat dalam struktur LPM Desa.

 

 

Seksi Humas :

 

 

Seksi Organisasi dan Kelembagaan :

 

 

Seksi Pembelaan Hukum :

 

 

  Seksi Ketertiban dan Keamanan

 

 

Seksi Sosial dan Koperasi

 

 

Seksi Pembangunan

 

 

Seksi Pemberdayaan Kerukunan Keluarga

 

 

 

Seksi Pendidikan dan Pelatihan

 

 

Seksi Olahraga dan Kesehatan

 

 

Seksi Kerohanian/Agama

 

 

 

7. Anggaran LPM

 

Sebenarnya banyak sumber anggaran sih, yang bisa digunakan untuk membiayai kegiatan LPM.

 

Baik itu untuk membiayai honor, operasional, ataupun pembinaan serta kegiatan lain yang masuk dalam program kerja LPM.

 

Apa saja sumber anggaran tersebut ?

 

Berikut ini beberapa sumber yang dapat digunakan untuk membiayai LPM, antara lain :

 

 

Itulah beberapa sumber anggaran yang bisa digunakan untuk membiayai kegiatan LPM Desa.

 

 

8. Kesimpulan

 

Sekarang Anda telah mempelajari banyak hal tentang LPM dalam seri panduan ini.

 

LPM Desa adalah lembaga yang terbentuk atas prakarsa masyarakat yang tujuannya membantu Pemerintah Desa dalam meningkatkan aspirasi dan pelayanan guna penyelenggaraan dan pembangunan Desa yang lebih baik.

 

Sebelum menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengurus ataupun anggota LPM, ada baiknya anda mempelajari aturan yang terkandung dalam Permendagri nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Adat.

 

Sebagai penutup, saya ingin ingatkan kembali bahwa LPM itu penting dan wajib diperhatikan.

 

Selamat bekerja.