Permendagri 96 tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa

updesa.com-Kurang paham dalam hal aturan tentang cara Kerjasama  desa terkadang menjadi masalah tersendiri,apalagi ditambah faktor non relevansi terhadap perkembangan desa saat ini tak lain dan tak bukan,malah membuat semakin bingung desa,berbekal masalah tersebut maka ada sebuah solusi,tepat di tanggal 10 Oktober, bapak Thajho Kumolo menandatangani Permendagri 96 tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa.

Permendagri 96 tahun 2017

Sebagai refensi untuk anda !!!

Bahwa, Permendagri ini terbit,berdasarkan kondisi serta kajian mendalam atas ketidaktahuan yang dialami desa terkait tata cara Kerjasama ,Kerjasama  dibidang/potensi apa,dan bagaimana caranya.

Melalui artikel ini,saya akan menjelaskan secara lengkap dan jelas terkait Permendagri 96 tahun 2017  Tata Cara Kerjasama  dibidang Pemerintahan Desa.

Daftar Isi 

    1. Ruang Lingkup Kerjasama Desa
    2. Bidang dan Potensi Desa
    3. Badan Kerjasama antar Desa
    4. Tata Cara Kerjasama Desa
    5. Perubahan atau Pengakhiran Kerjasama Desa
    6. Penyelesaian Perselisihan Kerjasama Desa
    7. Hasil Kerjasama Desa
    8. Pembiayaan Kerjasama Desa
    9. Download Permendagri 96 tahun 2017

 

Ruang Lingkup Kerjasama Desa

 

Dalam Peraturan ini dijelaskan bahwa,ada dua jenis ruang lingkup Kerjasama  yang bisa dilakukan oleh Desa.Kerjasama tersebut terdiri dari Kerjasama  antar desa dan Kerjasama  dengan pihak ketiga.

Kerjasama  antar desa dengan desa lain dalam satu kecamatan dapat dilakukan dengan  kesepakatan musyawarah desa yang kemudian diatur kedalam peraturan bersama kepala desa.

Sedangkan bila desa melakukan Kerjasama  dengan desa lain dalam ruang lingkup daerah Provinsi yang sama maka harus mengikuti ketentuan Kerjasama  antar daerah.

Perlu di ingat !

Kerjasama antar desa dilakukan oleh BKAD, tetapi apabila kerjasama antar desa dalam pelaksanaannya melibatkan BUM Desa, maka yg melaksanakannya adalah Pemerintah Desa BUKAN BKAD Pasal 4 (1)

Kerja sama antar-Desa yang pelaksanaannya melibatkan BUM Desa dan/atau kerja sama antar-Desa yang berada dalam satu kawasan perdesaan dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 11 (1) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar-Desa dapat dibentuk BKAD sesuai dengan kebutuhan Desa melalui mekanisme Musyawarah antar-Desa.

Pasal 12 BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas mengelola kerja sama antar-Desa, meliputi mempersiapkan, melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama.

Kerjasama  ini dapat dilakukan dengan pihak swasta,organisasi,dan lembaga lain dengan mempertimbangkan aturan perundang undangan.

Kemudian,dalam hal Kerjasama  dengan pihak ketiga harus mempertimbangkan kebutuhan desa dan kemampuan APB Desa.

Berbeda dengan  Kerjasama  antar desa yang hanya memperhatikan kesepakatan musyawarah desa dan pembuatan peraturan bersama kepala desa.

Dalam Kerjasama  dengan pihak ketiga harus ditambahkan perjanjian.

Maksud perjanjian tersebut untuk lebih mengikat agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.

Perjanjian Kerjasama  tersebut paling sedikit harus memuat delapan hal kesepakatan.

Terkait,apa saja yang harus dimuat dalam perjanjian Kerjasama  dengan pihak ketiga.

 

Berikut ini yang tertuang dalam pasal 6 :

  1. Ruang lingkup Kerjasama
  2. Bidang Kerjasama
  3. Tata cara dan pelaksanaan Kerjasama
  4. Jangka waktu Kerjasama
  5. Hak dan kewajiban Kerjasama
  6. Sumber pendanaan Kerjasama
  7. Tata cara perubahan,penundaan,pembatalan,dan
  8. Penyelesaian perselisihan.
  9. Download

Kerjasama  dengan pihak ketiga ataupun antar desa,Camat bertindak sebagai pemberi fasilitas demi terjalinnya musyawarah yang baik dan sesuai peraturan perundang undangan.

 

Bidang dan Potensi Desa

 

Sebelum anda melakukan Kerjasama  antar desa atau dengan pihak ketiga sebaiknya anda melihat terlebih dahulu.

Apakah Kerjasama  tersebut telah masuk kedalam dokumen RPJM Desa atau belum.

Karena,jika anda belum memasukan ke dalam RPJM Desa,maka anda akan kesulitan dalam mengeksekusinya.

Kalau pun sudah,sebaikanya anda merevisinya terlebih dahulu,apa apa yang harus di masukan dalam bidang dan potensi Kerjasama .

 

PANDUAN : CARA INSTALL SISKEUDES DAN DOWNLOAD VERSI TERBARU
Siskeudes bisa digunakan secara Onine dan Offline.
Selain itu,Sejak diciptakan oleh BPKP dan Kemendagri ditahun 2015.
Siskeudes telah mengalami banyak perubahan versi.
Terakhir yang paling komplit ialah V1.2
BACA KELANJUTANYA >>>

 

Poin penting dalam Bidang Kerjasama  desa,meliputi bidang Pemerintahan,Pembangunan,Pembinaan,dan Pemberdayaan Desa.

Telah dijelaskan di pasal 9 ayat (2) huruf (a),(b),dan (c) di Permendagri 96 tahun 2017 bahwa bidang dan potensi Kerjasama  antar desa meliputi pengembangan usaha bersama dalam hal pelayanan,keamanan,dan ketertiban.

Bidang dan potensi Kerjasama  dengan pihak ketiga meliputi percepatan dan peningkatan dari ke empat bidang yang telah saya jelaskan sebelumnya.

 

Badan Kerjasama antar Desa

 

Pelaksanaan Kerjasama  Desa dapat dilakukan setelah membentuk BKAD.

Tata cara pembentukan BKAD dilakukan melalui mekanisme musyawarah antar desa yang kemudian di tetapkan melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.

Untuk Susunan organisasi BKAD sendiri telah dijelaskan dalam pasal 11 ayat (2) di Permendagri 96 tahun 2017 yang terdiri dari :

  1. Pemerintah Desa
  2. Anggota BPD
  3. LPM
  4. Lembaga lain yang ada di desa,dan
  5. Tokoh masyarakat dengan memperhatikan keadilan gender ( mengikut sertakan perempuan )

Sedangkan,untuk tugas dari BKAD dalam hal Kerjasama  desa ialah mempersiapkan,melaksanakan dan melaporkan hasil Kerjasama .

 

Tata Cara Kerjasama Desa

 

Point penting sebelum anda melakukan kerjasama Desa ialah harus memperhatikan beberapa tahapan seperti persiapan,penawaran,penyusunan peraturan,penandatanganan,pelaksanaan,dan pelaporan.

Perihal tahapan dalam kerjasama Desa.

Berikut ini,saya akan menjelaskan mulai dari persiapan sampai pelaporan seperti apa yang tertuang dalam permendagri 96 tahun 2017.

 

# 1. Persiapan

Dalam hal kerjasama persiapan merupakan hal terpenting.Karena dengan persiapan kita dapat menentukan bidang dan potensi apa yang hendak kita tawarkan dalam kerjasama tersebut.

Tata cara persiapan kerjasama meliputi beberapa hal seperti inventarisasi,penyusunan skala prioritas,mencantumkan bidang dan potensi yang akan di kerjasamakan di RPJM Desa dan RKP Desa,serta menyiapkan data informasi lengkap tentang potensi kepada desa yang akan diajak kerjasama.

 

# 2. Penawaran

Penawaran kerjasama dapat dilakukan setelah tahap persiapan telah selesai dan fix 100 %.

Sebelum melakukan penawaran ada baiknya anda membuat surat penawaran kerjasama.

Dalam pasal 13 ayat (1) dijelaskan,Surat penawaran kerjasama harus memuat paling sedikit :

  1. Bidang dan Potensi Desa
  2. Ruang lingkup kerjasama
  3. Tata cara pelaksanaan kerjasama
  4. Jangka waktu
  5. Hak dan Kewajiban
  6. Pendanaan
  7. Perubahan,penundaan,pembatalan,dan
  8. Penyelesaian Perselisihan.

Kemudian seteah setelah surat penawaran di buat maka BPD menyelanggarakan musyawarah.Dalam musyawarah tersebut bisa kita tahu apakah kerjasama bisa disepakati atau tidak.

Perihal sepakat atau tidaknya kerjasama,Kepala Desa memberikan jawaban dalam bentuk tertulis.

 

# 3. Penyusunan Peraturan

 

Setelah ada kata sepekat,maka langkah berikutnya ialah Kepala Desa membuat Rancangan Peraturan Bersama yang kemudian di konsultasikan melalui camat kepada Bupati/Walikota.

Perlu diingat juga bahwa peraturan tersebut juga wajib  dikonsutasikan kepada masyarakat desa masing-masing yang bekerjasama.

Terkait apa saja jenis Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang dikonsultasikan melalui camat kepada Bupati/Walikota meliputi kerjasama tata ruang,pungutan,organisasi,serta pembebanan APB Desa.

Kemudian langkah selanjutnya ialah rancangan peraturan tersebut akan dievaluasi oleh Bupati/Walikota selama 20 hari kerja terhitung sejak diterima,dan apabila belum ada tindak lanjut selama waktu yang ditentukan maka otomatis rancangan tersebut akan menjadi peraturan.

 

# 4. Penandatanganan

 

Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Desa setelah rancangan Peraturan  Bersama Kepala Desa tentang kerjasama ditetapkan.Kemudian, terkait Penandatanganan oleh Kepala Desa disaksikan Camat atas nama Bupati/Walikota.

 

# 5. Pelaksanaan

 

Untuk Pelaksanaan kegiatan kerjasama sudah tertuang dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ole BKAD,serta untuk penatausahaan pelaksanaannya pun dilakukan oleh BKAD.

 

# 6. Pelaporan

 

Penanganan masalah pelaporan dilakukan oleh BKAD dengan memperhatikan hasil pelaksanaan peraturan Bersama Kepala Desa serta harus dilengkapi dengan dokumen kerjasama desa.

 

Perubahan atau Pengakhiran Kerjasama Desa

 

Perubahan atau pengakhiran kerjasama diatur dalam surat perjanjian kesepakatan para pihak dan tentunya berpedoman pada peraturan perundang undangan.

Berikut ini beberapa alasan berakhirnya kerjasama sebagaimana yang diatur di pasal 17 :

 

  1. Tujuan telah tercapai
  2. Keadaan luar biasa sehingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan kerjasama lagi.
  3. Salah satu pihak ada yang melanggar kesepakatan
  4. Pembaharuan perjanjian.
  5. Bertentangan dengan undang undang
  6. Objek kesepakatan hilang
  7. Merugikan kepentingan masyarakat desa,daerah,atau nasional
  8. Masa kesepakatan berakhir.

 

Penyelesaian Perselisihan Kerjasama Desa

 

Tidak semua perjalanan dalam sebuah kerjasama berjalan dengan mulut dan tanpa hambatan.

Ketika usaha sudah maju dan besar,faktor keuangan terkadang yang menimbulkan banyak perselisihan.

Musyawarah merupakan faktor terpenting untuk memecahkan sebuah perselisihan untuk mencari sebuah solusi dan apabila hal tersebut tidak lagi bisa dijalankan secara efektif maka mengambil jalur hukum merupakan opsi selanjutnya.

Kembali ke penyelesaian perselisihan kerjasama desa

Seperti yang saya jelaskan tadi !!!

Dalam hal penyelesaian perselisihan kerjasama Desa,musyawarah dengan mengutamakan faktor kekeluargaan merupakan tindakan yang wajib dan penting dilakukan.

Tetapi,jika hal itu tidak dapat menyelesaikan masalah maka, Camat menfasilitasi penyelesaian kerjasama tersebut.Itupun jika ruang lingkup masih dalam satu desa di wilayah kecamatan.

Tetapi,Jika perselisihan kerjasama desa berbeda kabupaten maka Bupati/Walikota sebagai pemberi fasilitas dengan melampirkan berita acara yang ditandtangani oleh para pihak dan pejabat pemberi fasilitas.

 

Hasil Kerjasama Desa

 

Hasil dari kerjasama wajib masuk Rekening kas Desa,untuk pengaturan Rekening mana yang dipakai pihak 1 atau pihak 2 untuk menampung hasil kerjasama tergantung kesepakat para pihak.

Untuk kerjasama dalam bentuk barang maka akan menjadi Asset Desa,kemudian perihal pembagia hasil dari kerjasama desa tergantung pada kesepakatan yang telah diatur dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.

 

Pembiayaan Kerjasama Desa

Seperti yang telah saya uraikan sebelumnya bahwa perihal pembiayaan kerjasama desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ).

Perlu diingat juga,bahwa pembiayaan kerjasama desa harus memperhatikan kemampuan APB Desa dan kesepakatan dalam dokumen perjanjian yang telah dibuat sebagai sumber pendanaan.

 

Download Permendagri 96 tahun 2017

 

Itikat baik dalam hal kerjasama Desa wajib ditunjukan para pihak.

Hal itu menjadi wajib demi kemakmuran dan kemajuan bagi masyarakat desa.

Tanpa adanya itikad yang baik pasti kerjasama apapun pasti gagal.

Untuk lebih jelasnya terkait  Permendagri 96 tahun 2017 anda bisa mendownloadnya DISINI

 

PANDUAN : CARA MENGELOLA KEUANGAN DESA
Penting untuk diingat! bahwa tata kelola keuangan desa yang baik dan tertib secara administrasi tentu akan menghasilkan pembangunan yang berkualitas
kata pepatah ” Dengan uang kita bisa beli apa saja ”
BACA KELANJUTANYA >>>