Struktur Perangkat Desa: Memahami Secara Mendalam Pemerintahan Tingkat Paling Bawah

Struktur perangkat desa adalah fondasi utama dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa.

 

Memahami struktur ini penting agar Anda bisa lebih mengerti bagaimana desa dikelola, siapa saja yang bertanggung jawab, dan bagaimana proses pengambilan keputusan dilakukan.

 

Saya akan mengupas tuntas struktur perangkat desa, peran masing-masing elemen di dalamnya, dan bagaimana struktur ini berbeda dengan lembaga desa lainnya seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

 

Struktur ini mencakup Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur, Kasi, dan juga Kepala Kewilayahan atau Kepala Dusun

 

Memahami Struktur Perangkat Desa

 

Pemerintahan desa merupakan unit terkecil dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Efektivitas pemerintahan desa sangat bergantung pada struktur yang solid dan pemahaman yang baik tentang peran masing-masing elemen di dalamnya.

 

Secara garis besar, struktur perangkat desa terdiri dari beberapa elemen kunci yang saling berkoordinasi untuk menjalankan roda pemerintahan dan melayani masyarakat desa.

 

 

1. Kepala Desa

 

Kepala Desa adalah pucuk pimpinan dalam struktur pemerintahan desa. Sebagai pemimpin tertinggi, Kepala Desa memiliki wewenang dan tanggung jawab yang besar dalam mengelola seluruh aspek kehidupan di desa.

 

Beberapa tugas utama Kepala Desa secara umum antara lain:

 

• Menyelenggarakan Pemerintahan Desa: Kepala Desa bertanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Ini termasuk mengelola administrasi desa, mengoordinasikan kegiatan pembangunan, dan menjaga ketertiban dan keamanan di desa.
• Melaksanakan Pembangunan Desa: Kepala Desa memimpin perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa, termasuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan ekonomi desa.
• Membina Kehidupan Kemasyarakatan: Kepala Desa berperan aktif dalam membina kehidupan sosial dan budaya masyarakat desa, termasuk menjaga kerukunan antar warga, melestarikan adat istiadat, dan memfasilitasi kegiatan keagamaan.
• Memberdayakan Masyarakat Desa: Kepala Desa mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa, termasuk melalui pembentukan kelompok-kelompok swadaya masyarakat, pelatihan keterampilan, dan pemberian bantuan modal usaha.
• Mewakili Desa di Luar: Kepala Desa mewakili desa dalam berhubungan dengan pihak eksternal, seperti pemerintah daerah, instansi pemerintah lainnya, dan lembaga swasta.

 

Kepala Desa dipilih langsung oleh masyarakat desa melalui pemilihan kepala desa (Pilkades). Masa jabatan Kepala Desa biasanya adalah 6 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.

 

2. Sekretaris Desa

 

Sekretaris Desa (Sekdes) adalah perangkat desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi.

 

Sekdes memegang peranan penting dalam kelancaran operasional pemerintahan desa karena bertanggung jawab atas pengelolaan surat-menyurat, pengarsipan, penyusunan laporan, dan tugas-tugas administratif secara umum lainnya.

 

• Pengelola Administrasi Umum: Sekdes bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi umum desa, termasuk surat-menyurat, pengarsipan, pengelolaan data dan informasi desa, serta penyusunan laporan-laporan administratif.
• Penyusun Peraturan Desa: Sekdes membantu Kepala Desa dalam menyusun rancangan peraturan desa (Perdes) dan peraturan kepala desa (Perkades).
• Pengelola Keuangan Desa: Sekdes membantu Kepala Desa dalam mengelola keuangan desa, termasuk penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), pengelolaan kas desa, dan penyusunan laporan keuangan desa. (Meskipun Kaur Keuangan juga terlibat, Sekdes memiliki peran koordinasi yang penting).
• Koordinator Perangkat Desa: Sekdes mengoordinasikan kegiatan seluruh perangkat desa dan memastikan bahwa tugas-tugas pemerintahan desa berjalan dengan lancar.
• Pelaksana Tugas Kepala Desa (Jika Berhalangan): Dalam hal Kepala Desa berhalangan sementara, Sekdes dapat ditunjuk sebagai pelaksana tugas Kepala Desa.

 

Semenjak Undang-Undang Desa diberlakukan, Sekretaris Desa bukan lagi dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), melainkan mengangkat Sekdes dari kalangan non-PNS.

 

3. Kaur

 

Kaur adalah singkatan dari Kepala Urusan. Dalam struktur perangkat desa, terdapat tiga Kaur yang masing-masing memiliki bidang tugas yang spesifik:

 

• Kaur Keuangan: Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa, termasuk penyusunan APBDes, pengelolaan kas desa, penatausahaan keuangan, dan penyusunan laporan keuangan. Kaur Keuangan bekerja sama erat dengan Sekdes dalam mengelola keuangan desa.
• Kaur Perencanaan: Bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan desa, termasuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDes). Kaur Perencanaan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber, menganalisis kebutuhan pembangunan desa, dan menyusun rencana pembangunan yang sesuai dengan prioritas desa.
• Kaur Umum: Bertanggung jawab atas urusan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga desa. Kaur Umum mengelola surat-menyurat, pengarsipan, pengelolaan aset desa, dan pelayanan umum kepada masyarakat.

 

Kaur diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa yang diusulkan dan direkomendasikan ke Camat.

 

 

4. Kasi

 

Kasi adalah singkatan dari Kepala Seksi. Sama seperti Kaur, terdapat tiga Kasi dalam struktur perangkat desa yang masing-masing memiliki bidang tugas yang spesifik:

 

• Kasi Pemerintahan: Bertanggung jawab atas urusan pemerintahan desa, termasuk penyelenggaraan musyawarah desa, pengelolaan data penduduk, fasilitasi pemilihan kepala desa, dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa.
• Kasi Kesejahteraan: Bertanggung jawab atas urusan kesejahteraan sosial, termasuk penanggulangan kemiskinan, penyaluran bantuan sosial, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Kasi Kesejahteraan juga berperan dalam membina kelompok-kelompok rentan di masyarakat, seperti anak-anak terlantar, penyandang disabilitas, dan lansia.
• Kasi Pelayanan: Bertanggung jawab atas pelayanan publik kepada masyarakat, termasuk pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan perizinan, dan pelayanan informasi. Kasi Pelayanan berusaha memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat desa.

 

Kaur diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa yang diusulkan dan direkomendasikan ke Camat.

 

5. Kepala Kewilayahan (Kepala Dusun)

 

Kepala Kewilayahan, yang sering disebut juga Kepala Dusun, adalah perangkat desa yang bertanggung jawab atas wilayah tertentu di dalam desa (dusun, kampung, atau nama lain yang sejenis).

 

Mereka merupakan ujung tombak pemerintahan desa di tingkat wilayah, menjadi penghubung utama antara pemerintah desa dan warga.

 

• Pelayanan dan Pembinaan Warga: Kepala Dusun memberikan pelayanan langsung kepada warga di wilayahnya, seperti pengurusan surat-surat, penyelesaian masalah antar warga, dan pembinaan kegiatan kemasyarakatan.
• Pengumpulan Data dan Informasi: Kepala Dusun mengumpulkan data dan informasi tentang kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di wilayahnya, yang kemudian disampaikan kepada pemerintah desa untuk keperluan perencanaan dan pengambilan keputusan.
• Penggerak Partisipasi Masyarakat: Kepala Dusun mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa, termasuk melalui kegiatan gotong royong, musyawarah dusun, dan pembentukan kelompok-kelompok swadaya masyarakat.
• Penjaga Ketertiban dan Keamanan: Kepala Dusun menjaga ketertiban dan keamanan di wilayahnya, bekerja sama dengan Babinkamtibmas dan Babinsa.

 

Penyampai Informasi dari Pemerintah Desa: Kepala Dusun menyampaikan informasi dan kebijakan dari pemerintah desa kepada warga di wilayahnya.

 

Kepala Dusun diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa. Kriteria dan persyaratan untuk menjadi Kepala Dusun diatur dalam peraturan desa.

 

 

Perbedaan Perangkat Desa dan BPD

 

 

Seringkali muncul kebingungan antara perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Padahal, keduanya memiliki peran dan fungsi yang berbeda meskipun sama-sama penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Perlu diingat bahwa BPD bukan bagian dari struktur perangkat desa.

 

Perangkat Desa: Adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan bertugas melaksanakan kebijakan dan program pembangunan desa. Perangkat desa merupakan bagian dari eksekutif desa.

 

BPD: Adalah lembaga perwakilan masyarakat desa yang berfungsi mengawasi jalannya pemerintahan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta menyusun peraturan desa bersama Kepala Desa. BPD adalah bagian dari legislatif desa.

 

Perbedaan Utama:

Fitur	Perangkat Desa	BPD
Fungsi	Pelaksana kebijakan dan program	Pengawas pemerintahan, penampung aspirasi, legislasi
Posisi	Eksekutif	Legislatif
Hubungan	Dipimpin oleh Kepala Desa, bawahan	Mitra sejajar Kepala Desa
Anggota	Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur, Kasi	Perwakilan dari berbagai unsur masyarakat desa

 

 

Kesimpulan: Perangkat desa dan BPD adalah dua pilar penting dalam pemerintahan desa. Perangkat desa bertugas menjalankan roda pemerintahan, sedangkan BPD bertugas mengawasi dan mengimbangi kekuasaan Kepala Desa.

 

Keduanya harus bekerja sama secara harmonis untuk mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 

Tantangan dan Upaya Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa

 

Meskipun struktur perangkat desa telah diatur sedemikian rupa, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Beberapa tantangan tersebut antara lain:

 

• Keterbatasan Sumber Daya Manusia: Banyak perangkat desa yang memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang belum memadai. Hal ini mempengaruhi kualitas pelayanan dan pengelolaan pemerintahan desa.
• Keterbatasan Anggaran: Anggaran desa yang terbatas seringkali menjadi kendala dalam melaksanakan program pembangunan desa.
• Kurangnya Koordinasi: Kurangnya koordinasi antar perangkat desa dan antara perangkat desa dengan BPD dapat menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
• Intervensi Pihak Luar: Adanya intervensi dari pihak luar, seperti oknum pejabat atau pengusaha, dapat mengganggu independensi dan integritas perangkat desa.

 

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas perangkat desa, antara lain:

 

• Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan: Pemerintah daerah perlu menyelenggarakan pelatihan-pelatihan secara berkala bagi perangkat desa untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam bidang pemerintahan, keuangan, dan pelayanan publik.
• Peningkatan Anggaran Desa: Pemerintah pusat dan daerah perlu meningkatkan alokasi anggaran desa agar desa memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan program pembangunan.
• Penguatan Koordinasi: Perlu dibangun mekanisme koordinasi yang efektif antara perangkat desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan desa.
• Pengawasan yang Ketat: Pemerintah daerah dan masyarakat perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap kinerja perangkat desa untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan praktik korupsi.

 

 

 

Kesimpulan

 

Struktur perangkat desa merupakan tulang punggung pemerintahan di tingkat desa. Dengan memahami struktur ini, Anda  dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa dan memberikan masukan yang konstruktif untuk pembangunan desa.

 

Pemerintah desa yang kuat dan profesional adalah kunci untuk mewujudkan desa yang mandiri, sejahtera, dan berkeadilan.

 

Upaya peningkatan kapasitas perangkat desa harus terus dilakukan agar mereka mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

 

Dengan sinergi antara perangkat desa, BPD, dan masyarakat, desa dapat menjadi kekuatan utama dalam membangun Indonesia yang lebih baik.