Pendapatan Desa Bakal Meningkat Signifikan Pasca Revisi Undang-Undang Desa, Begini Contoh Hitung-Hitunganya
Pemerintah baru saja meresmikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Revisi ini membawa angin segar bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, terutama dalam hal pendapatan desa yang mengalami peningkatan...
Kewajiban Desa Sesuai UU Nomor 3 Tahun 2024
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak hanya mengatur hak-hak desa, tetapi juga menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Desa berkewajiban untuk menjalankan amanat negara dalam membangun kerukunan dan...
Hak Desa Sesuai Undang-Undang Desa Terbaru
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengukuhkan hak-hak desa dalam menjalankan otonomi dan tata kelolanya. Dengan amandemen terbaru ini, desa memiliki payung hukum yang lebih kuat untuk mengimplementasikan...
Temukan 7 Hak Badan Permusyawaratan Desa sesuai Undang-Undang Desa Terbaru
Bila Pemerintah Pusat memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Pemerintah Provinsi memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), Pemerintah Kabupaten memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRD Kabupaten), maka Pemerintah Desa memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD...