Temukan 7 Hak Badan Permusyawaratan Desa sesuai Undang-Undang Desa Terbaru
Bila Pemerintah Pusat memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Pemerintah Provinsi memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), Pemerintah Kabupaten memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRD Kabupaten), maka Pemerintah Desa memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD...
Hak Apa Saja Yang Diterima Perangkat Desa Setelah Revisi Undang-Undang Desa Disahkan, Simak Selengkapnya Disini
Mungkin masih banyak dari perangkat desa yang belum memahami keseluruhan isi revisi undang-undang desa atau Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang baru-baru ini disahkan oleh Presiden Joko Widodo. Bahkan, mungkin diantara kita juga ada yang ingin tahu tentang...
Penundaan Penyaluran Dana Desa: Upaya Menjaga Akuntabilitas
Pemerintah Indonesia memiliki komitmen kuat untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik, termasuk Dana Desa. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, pemerintah mengatur mekanisme penundaan penyaluran Dana Desa dalam situasi-situasi tertentu....
Syarat Perangkat Desa sesuai UU No 3 Tahun 2024
Selain memperoleh tunjangan purnatugas 1 kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan desa sebagaimana di atur dalam Pasal 50A huruf (c) UU No 3 Tahun 2024. Syarat menjadi perangkat desa juga di atur dalam Undang-Undang ini. Apa...