Mariyadi - Updesa

Mariyadi

About

Mariyadi adalah seorang blogger, penulis, dan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Ia memiliki pengalaman lebih dari 13 tahun dalam bidang pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat, serta pernah menjabat sebagai perangkat desa di Lampung.

Sejak 2015, Mariyadi aktif menulis di updesa.com, sebuah blog rujukan nasional yang telah menerbitkan hampir 1.000 artikel dan dikunjungi lebih dari 1 juta pembaca setiap bulannya. Topik tulisannya meliputi tata kelola desa, Dana Desa, pembangunan berbasis partisipasi, dan digitalisasi pelayanan publik desa.

Sebagai praktisi SEO dan desainer web WordPress, Mariyadi juga berkontribusi dalam pengembangan berbagai sistem informasi desa dan website UMKM lokal. Inisiatif digital yang ia bantu telah mendorong peningkatan transparansi, efisiensi pelayanan, dan pertumbuhan ekonomi digital di beberapa desa dampingan.

Beberapa proyeknya meliputi pengembangan Sistem Informasi Siraja di Karang Jawa, pelatihan penulisan bagi pemuda desa, dan pendirian komunitas literasi "Cinta Anak Ratu Aji (CARA)".

Contoh Dana Desa untuk Pemberdayaan masyarakat Desa

Pasal 6 dari Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 menguraikan prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat desa melalui lima poin utama. Dalam konteks lima poin tersebut, penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat dapat dijabarkan melalui beberapa...

Sarana Publikasi Penggunaan Dana Desa

Rencana penggunaan dana desa adalah bagian integral dari pembangunan dan pertumbuhan desa yang berkelanjutan. Memastikan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses alokasi dan penggunaan dana desa adalah kunci keberhasilan. Untuk melakukan hal ini, publikasi penggunaan dana desa...

5 Prinsip Padat Karya Tunai di Tingkat Desa

Pada era di mana pembangunan menjadi jantung pertumbuhan suatu negara, prinsip padat karya tunai di tingkat desa muncul sebagai landasan penting. Tidak sekadar pembangunan fisik semata, namun prinsip ini juga menjadi fondasi pemberdayaan masyarakat, penguatan inklusi, serta upaya...

Penyedia Barang atau Jasa Dilarang Menggelar Pengembangan Kapasitas Warga Desa

Pemberlakuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 telah memberikan arahan yang tegas terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas warga desa yang didanai menggunakan Dana Desa. Dalam konteks ini, penyedia barang...