Updesa - Maju Bersama Desa

Panduan Lengkap Kewajiban Perpajakan BUMDes Menurut Permendagri 20/2018 dan Regulasi Terbaru

Status Hukum dan Pajak BUMDes

Apakah BUMDes yang baru berdiri wajib membayar pajak? Bagaimana cara mengurus pajak BUMDes agar tidak terkena sanksi? Pertanyaan-pertanyaan ini sering kali muncul di benak para pengurus desa dan pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).   Berdasarkan Permendagri Nomor 20...

Teknik Pengadaan Barang atau Jasa di Desa secara Swakelola

Komposisi dan Struktur Tim Pengadaan Swakelola yang Ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pengadaan barang/jasa di desa yang diutamakan adalah melalui metode swakelola. Swakelola didefinisikan sebagai kegiatan pengadaan yang dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Desa.   Pendekatan ini bukan sekadar pilihan teknis, melainkan perwujudan filosofi pemberdayaan masyarakat dan...

Panduan Lengkap Pembuatan & Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA, DPPA, DPAL) untuk Mencegah Penyimpangan

Diagram perbedaan DPA, DPPA, DPAL - alur pembuatan dokumen pelaksanaan anggaran desa menurut Permendagri 20/2018

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA, DPPA, dan DPAL) merupakan instrumen kunci dalam menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.   Ketiga dokumen ini berfungsi sebagai pedoman operasional yang merinci alokasi dana, rencana penarikan, dan pelaksanaan kegiatan,...

Tupoksi Perangkat Desa menurut Permendagri No 20 Tahun 2018

Diagram struktur organisasi dan alur kerja tugas perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatur secara rinci pembagian tugas dan kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa. Struktur ini memberikan peran yang jelas bagi setiap perangkat desa, mulai dari Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan hingga pelaksana...