Setelah pada kesempatan sebelumnya, saya menuliskan secara utuh tentang Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa (PD), dan juga Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/Kota (TAPM Kabupaten). Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi mengenai Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Provinsi disingkat TAPM Provinsi. TAPM Provinsi juga merupakan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang dikontrak oleh Kementerian […]
TAPM Kabupaten: Tugas dan Gaji
Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/Kota (TAPM Kabupaten/Kota) merupakan salah satu Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang direkrut Kementerian Desa PDTT, selain Pendamping Lokal Desa (PLD) dan juga Pendamping Desa (PD). TAPM Kabupaten/Kota sendiri, sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 ayat 3 huruf d Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa […]
Tata Cara Perubahan atau Pergantian KPM BLT DD
Ketika ada salah satu penerima bantuan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)yang meninggal dunia, atau penerima bantuan tersebut sudah tidak lagi memenuhi kriteria syarat yang diatur dalam perundang-udangan, lalu langkah apa yang harus diambil oleh Pemerintah Desa untuk mengatasi situasi tersebut? Apakah Pemerintah Desa langsung mengganti penerima bantuan dengan penerima yang baru, ataukah […]
Apa Sih Tujuan Pembangunan Desa? Ini Penjelasannya
Dalam Undang-Undang Desa dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pembangunan desa adalah upaya peningkatan kulitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Lantas, sebenarnya apa tujuan dari pembangunan itu sendiri? Mengutip Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diuraikan, bahwa pembangunan desa itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas […]
Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai Aturan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 34 Ayat (5) secara jelas menyebut perihal tugas panitia pemilihan kepala desa. Apa saja? Yang pertama, ialah mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan. Setelah calon kepala desa memenuhi persyaratan, maka panitia pemilihan kepala desa kemudian menetapkan […]
BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Desa Dilarang Menggunakan Dana Desa
Beberapa waktu yang lalu, saya menerima kiriman sebuah sudar edaran melalui wasap dari salah satu kawan saya. Setelah saya buka. Ternyata surat edaran itu berisi mengenai larangan penggunaan dana desa untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan perangkat desa. Selain itu, surat edaran yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kemendesa PDTT juga […]