Updesa - Maju Bersama Desa

Hak Desa Sesuai Undang-Undang Desa Terbaru

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengukuhkan hak-hak desa dalam menjalankan otonomi dan tata kelolanya.   Dengan amandemen terbaru ini, desa memiliki payung hukum yang lebih kuat untuk mengimplementasikan...

Temukan 7 Hak Badan Permusyawaratan Desa sesuai Undang-Undang Desa Terbaru

Bila Pemerintah Pusat memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Pemerintah Provinsi memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), Pemerintah Kabupaten memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRD Kabupaten), maka Pemerintah Desa memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD...

Hak Apa Saja Yang Diterima Perangkat Desa Setelah Revisi Undang-Undang Desa Disahkan, Simak Selengkapnya Disini

Mungkin masih banyak dari perangkat desa yang belum memahami keseluruhan isi revisi undang-undang desa atau Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang baru-baru ini disahkan oleh Presiden Joko Widodo.   Bahkan, mungkin diantara kita juga ada yang ingin tahu tentang...

Penundaan Penyaluran Dana Desa: Upaya Menjaga Akuntabilitas

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen kuat untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik, termasuk Dana Desa.   Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, pemerintah mengatur mekanisme penundaan penyaluran Dana Desa dalam situasi-situasi tertentu....