Penyedia Barang atau Jasa Dilarang Menggelar Pengembangan Kapasitas Warga Desa
Pemberlakuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 telah memberikan arahan yang tegas terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas warga desa yang didanai menggunakan Dana Desa.
Dalam konteks ini, penyedia barang atau jasa dilarang keras untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, menekankan pentingnya swakelola sebagai kunci utama mencapai kemandirian desa.
Artikel ini bertujuan untuk menyampaikan dan memahamkan semua pihak terkait, termasuk Pemerintah Desa dan penyedia barang/jasa di wilayah tersebut, mengenai larangan ini yang harus diindahkan demi kesuksesan program pengembangan kapasitas warga desa.
Konteks Swakelola dalam Pengembangan Kapasitas Warga Desa
Poin 4 Bab IV Peraturan Menteri Desa menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan swakelola dalam kegiatan pengembangan kapasitas warga desa. Ini mencerminkan tekad pemerintah untuk mewujudkan kemandirian desa melalui penggunaan Dana Desa dengan efektif.
Larangan Bagi Penyedia Barang atau Jasa
Dalam konteks ini, artikel menyoroti larangan yang jelas bahwa kegiatan pengembangan kapasitas warga desa yang di danai menggunakan Dana Desa dilarang dikerjakan oleh penyedia barang atau jasa.
Poin ini merinci betapa pentingnya peran langsung Pemerintah Desa atau kerja sama antar Desa dalam melaksanakan kegiatan ini.
Penyampaian Pemberitahuan kepada Pemerintah Desa dan Penyedia Barang/Jasa
Artikel juga mencakup langkah-langkah praktis untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Pemerintah Desa dan penyedia barang/jasa terkait ketentuan tersebut.
Hal ini melibatkan penggunaan bahasa yang jelas dan tegas untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan dari semua pihak terlibat.
Implikasi dan Harapan ke Depan
Terakhir, artikel menyoroti implikasi dari larangan ini, yang diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung swakelola dan mendorong partisipasi aktif warga desa dalam pengembangan kapasitas mereka.
Melalui penekanan pada swakelola dan larangan terhadap penyedia barang atau jasa, diharapkan artikel ini dapat menjadi panduan yang informatif dan memberikan pemahaman yang jelas kepada seluruh pihak terkait untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dengan lebih efektif dan efisien.