Sanksi Keras Buat Desa yang Gak Publikasi APBDes: Dana Operasional 3% Bisa Hilang Total!

Home › Dana Desa › Sanksi Keras Buat Desa yang Gak Publikasi APBDes: Dana Operasional 3% Bisa Hilang Total!
Oleh Mariyadi -

Ngeri banget nih! Bayangin, karena satu kesalahan administrasi, hak desa untuk punya dana operasional bisa ilang begitu aja di tahun depan. Apaan tuh? Ya, kena sanksi karena gak publikasi APBDes!

 

Penting banget diingat! Membangun desa itu bukan cuma soal fisik dan program. Ada satu kewajiban yang gak boleh dilupakan: TRANSPARANSI. Kalau lalai, konsekuensinya langsung ke kantong desa.

 

Betul gak?

 

…udah pasti betul, dan ini serius!

 

Oya, aturan sanksinya udah jelas di Permendesa PDT No. 16 Tahun 2025. Jadi ini bukan ancaman doang, tapi aturan main yang baku dan wajib ditaati.

 

Simak baik-baik, jangan sampai ketinggalan.

 

Banyak yang bilang, “Ah, publikasi APBDes mah formalitas. Yang penting rapat dan program jalan.”

 

Memang iya program harus jalan, tapi kalau gak ada publikasi yang baik, desa dianggap tutup-tutupan. Dan sekarang, ada harga yang harus dibayar.

 

Kok bisa?

 

Ya iyalah. Pemerintah pusat sekarang serius banget soal transparansi. Dana Desa kan uang rakyat, jadi rakyat berhak tahu kemana uangnya mengalir. Gak boleh ada yang disembunyikan.

 

Nah, ini bunyi sanksinya yang bikin merinding:

 

“Pemerintah Desa yang tidak mempublikasikan fokus penggunaan Dana Desa dikenai sanksi berupa tidak berwenang mengalokasikan dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% dari pagu Dana Desa… pada tahun anggaran berikutnya.”

 

Gila kan?!

 

Artinya apa? Kalau di 2026 desa kamu lupa, males, atau sengaja gak publikasi APBDes ke masyarakat dengan cara yang ditentukan, maka di 2027 nanti, hak buat pakai dana operasional 3% itu dicabut.

 

Contoh konkrit biar jelas:

 

Desa Sejahtera di tahun 2026 dapat Dana Desa Rp 1,2 Miliar. Dana operasional 3%-nya sekitar Rp 36 juta. Tapi karena Sekdesnya sibuk dan lupa tempel APBDes di papan informasi atau update website, maka di tahun 2027 Rp 36 juta itu GAK BISA DIPAKAI SAMA SEKALI.

 

Rugi banget! Padahal uang segitu bisa buat bayar pulsa koordinasi, bantu warga miskin darurat, atau biaya rapat-rapat penting. Hilang gegara gak tempel selembar kertas.

 

 

Trus, Publikasi APBDes itu Seperti Apa Sih yang Dimaksud?

 

Jangan salah paham. “Publikasi” di sini bukan cuma disimpan di laptop pak Kades atau dibahas di internal perangkat desa. Aturannya jelas, harus terbuka dan mudah diakses masyarakat.

 

Media publikasi yang WAJIB dipakai (minimal salah satu):

 

  1. Papan Informasi Desa (yang beneran dipasang di tempat umum, bukan di balik kantor desa).
  2. Website Desa (kalau punya).
  3. Sistem Informasi Desa (seperti SID atau aplikasi desa).
  4. Media Sosial Desa (Facebook/IG grup resmi desa).
  5. Media Elektronik (pengeras suara/mic di masjid atau pos ronda).
  6. Baliho atau Spanduk (khusus untuk info penting).
  7. Media Cetak (ditulis di buletin desa).

 

Isi publikasi minimal harus ada:

 

  1. Nama Kegiatan
  2. Lokasi Kegiatan
  3. Besaran Anggaran

 

Mudah kan? Intinya kasih tahu warga, apa aja program dan berapa biayanya.

 

 

Siapa yang Ngawasin dan Ngejalanin Sanksi Ini?

 

Ini bukan omong kosong. Ada mekanisme pengawasannya:

 

  1. Aparat Pengawas Internal Pemda Kabupaten/Kota (seperti Inspektorat) yang akan melakukan pemantauan dan verifikasi.
  2. Bupati/Walikota yang wajib melaporkan hasil pengawasan tersebut langsung ke Menteri Desa.
  3. Menteri Desa yang akan mencatat dan memastikan sanksi tersebut berlaku.

 

Jadi, gak bisa main-main atau minta “toleransi” ke camat. Jalurnya sudah jelas dan berjenjang.

 

Lalu, Gimana Caranya Biar Gak Kena Sanksi? ACTION PLAN-nya!

 

Gak usah panik, ikutin aja step-step ini:

 

  • SELESAIKAN APBDes TEPAT WAKTU. Jangan molor. Setelah disahkan, langsung siapkan bahan publikasi.
  • PILIH MEDIA YANG JANGKAUAN LUAS. Minimal tempel di Papan Informasi Desa yang strategis (depan balai desa, dekat pasar, atau posyandu). Kalau ada website, upload sekaligus.
  • BUAT SEDERHANA TAPI JELAS. Pakai bahasa yang mudah dimengerti warga. Bisa pakai tabel atau infografis sederhana.
  • DOCUMENTASI! Foto papan informasi yang sudah terpasang, screenshot website yang sudah di-update. Simpan sebagai bukti.
  • SOSIALISASIKAN. Selipkan info tentang APBDes ini di pertemuan warga, pengajian, atau arisan. “Warga sekalian, APBDes kita sudah ditempel di depan balai, ya. Silakan dicek!”

 

Intinya, jangan dianggap remeh. Anggap ini sebagai bagian dari program kerja yang sama pentingnya dengan membangun jalan atau bagi-bagi BLT.

 

Kesimpulannya gimana?

 

Aturan sanksi ini bukan musuh, tapi pengingat keras buat kita semua bahwa pemerintahan yang baik itu yang terbuka. Dana Desa adalah amanah, dan amanah itu harus dipertanggungjawabkan, salah satunya lewat publikasi.

 

Pendidikan tinggi gak menjamin sadar hukum kalau mentalnya masih tertutup. Yang penting mau berubah dan memulai kebiasaan baik untuk transparan.

 

So pasti gitu!

 

Gimana, desa kamu sudah publikasi APBDes tahun ini? Cek lagi, jangan sampai telat! Kalau artikel ini bermanfaat, share ke grup perangkat desa lain biar pada waspada.

 

Ingat… “Dengan uang kita bisa beli apa saja”, tapi kalau cara mengelolanya sembunyi-sembunyi, yang kita beli cuma masalah dan sanksi. Betul kan?

Panduan Terkait