Kepala Desa dengan Bagan Indikator Kinerja
Kepala Desa dengan Bagan Indikator Kinerja (Gemini)

20 Indikator Penilaian Kinerja Desa 2026: Agar Desa Anda Dapat Alokasi Kinerja Maksimal

Oleh Diposting pada

Daftar Isi

 

Pendahuluan

 

Tahun Anggaran 2026 membawa peluang besar bagi desa-desa di Indonesia. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026 mengalokasikan dana sebesar Rp2,38 triliun khusus untuk desa dengan kinerja terbaik. Alokasi Kinerja ini merupakan insentif bagi desa yang berhasil mengelola keuangan dan pembangunan dengan baik.

 

Namun, tidak semua desa otomatis mendapatkan alokasi ini. Ada 20 indikator penilaian yang harus dipahami dan dipenuhi oleh setiap desa. Artikel ini akan mengupas tuntas seluruh indikator tersebut, lengkap dengan bobot penilaian dan strategi agar desa Anda meraih alokasi kinerja maksimal.

 

1. Pagu Alokasi Kinerja 2026: Rp2,38 Triliun untuk Desa Berprestasi

 

 

Pemerintah menetapkan pagu anggaran Dana Desa tahun 2026 sebesar Rp60.570.000.000.000,00 (enam puluh triliun lima ratus tujuh puluh miliar rupiah)1Pasal 7 ayat (1)PMK Nomor 7 Tahun 2026.

 

Dari jumlah tersebut, Alokasi Kinerja mendapatkan porsi sebesar 4% atau setara dengan Rp2.382.798.132.000,00 (dua triliun tiga ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah)2Pasal 7 ayat (2) huruf cPMK Nomor 7 Tahun 2026.

 

Alokasi ini dibagikan kepada Desa dengan kinerja terbaik, dengan penetapan jumlah desa penerima pada setiap kabupaten/kota dilakukan berdasarkan proporsi jumlah Desa di kabupaten/kota tersebut3Pasal 10 ayat (2)PMK Nomor 7 Tahun 2026.

 

 

2. Mekanisme Penilaian Kinerja Desa

 

 

Penilaian kinerja Desa dilakukan melalui mekanisme dua jalur4Pasal 13 ayat (1) dan (2)PMK Nomor 7 Tahun 2026:

 

  • Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penilaian berdasarkan kriteria utama dan indikator wajib.
  • Kabupaten/kota dapat melakukan penilaian tambahan berdasarkan indikator tambahan (minimal dan opsional) melalui aplikasi yang disediakan.

 

Hasil penilaian dari kedua jalur kemudian digabungkan untuk menentukan peringkat kinerja desa5Pasal 13 ayat (5)PMK Nomor 7 Tahun 2026.

 

 

3. Kriteria Utama: 4 Prasyarat Wajib

 

 

Sebelum dinilai kinerjanya, desa harus memenuhi 4 kriteria utama sebagai prasyarat. Jika salah satu tidak terpenuhi, desa tidak akan masuk dalam penilaian Alokasi Kinerja6Pasal 11 ayat (1): “Kriteria utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a merupakan kriteria untuk Desa yang: a. telah menganggarkan Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2025 minimal 40% (empat puluh persen) dari anggaran Dana Desa; b. tidak terdapat laporan hasil pemeriksaan aparat pengawas intern Pemerintah atau penetapan tersangka oleh aparat penegak hukum pada periode bulan Juli 2024 sampai dengan bulan Juni 2025 atas penyalahgunaan keuangan Desa yang dilakukan oleh kepala Desa dan/atau perangkat Desa; c. memiliki rasio sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2024 terhadap pagu Dana Desa tahun anggaran 2024 tidak melebihi 30% (tiga puluh persen); dan d. telah disalurkan Dana Desa tahap II tahun anggaran 2024 dan tahap I tahun anggaran 2025”PMK Nomor 7 Tahun 2026.

 

Empat prasyarat tersebut adalah:

 

  1. Telah menganggarkan Dana Desa yang ditentukan penggunaannya TA 2025 minimal 40% dari anggaran Dana Desa.
  2. Tidak terdapat laporan hasil pemeriksaan APIP atau penetapan tersangka oleh aparat penegak hukum periode Juli 2024 – Juni 2025 atas penyalahgunaan keuangan Desa oleh kepala desa dan/atau perangkat desa.
  3. Rasio sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) TA 2024 terhadap pagu Dana Desa TA 2024 tidak melebihi 30%.
  4. Telah disalurkan Dana Desa tahap II TA 2024 dan tahap I TA 2025.

 

Pengecualian diberikan untuk kriteria utama huruf a dan c bagi Desa pada kabupaten/kota yang masih menyisakan kuota berdasarkan proporsi jumlah desa7Pasal 11 ayat (2)PMK Nomor 7 Tahun 2026.

 

 

4. 16 Indikator Wajib (4 Kategori dengan Bobot)

 

 

Setelah memenuhi kriteria utama, desa dinilai berdasarkan 16 indikator wajib yang dikelompokkan dalam 4 kategori dengan total bobot 100%8Pasal 12 ayat (2)PMK Nomor 7 Tahun 2026.

 

 

a. Kategori Pengelolaan Keuangan Desa (Bobot 20%)

 

 

Kategori ini terdiri dari 3 indikator dengan rincian bobot sebagai berikut9Pasal 12 ayat (2) huruf aPMK Nomor 7 Tahun 2026:

 

  1. Perubahan rasio pendapatan asli Desa terhadap total pendapatan APB Desa dari TA 2024 ke TA 2025 (bobot 45%) — mengukur kemampuan desa meningkatkan PADes.
  2. Persentase belanja pegawai terhadap belanja Desa TA 2025 (bobot 30%) — mengukur efisiensi belanja aparatur.
  3. Persentase belanja modal terhadap belanja Desa TA 2025 (bobot 25%) — mengukur alokasi anggaran untuk pembangunan fisik.

 

 

b. Kategori Pengelolaan Dana Desa (Bobot 20%)

 

 

Kategori ini terdiri dari 5 indikator dengan rincian bobot sebagai berikut10Pasal 12 ayat (2) huruf bPMK Nomor 7 Tahun 2026:

 

  1. Frekuensi pelaksanaan musyawarah Desa (bobot 25%) — semakin sering musyawarah, semakin baik.
  2. Pelaksanaan musyawarah Desa melibatkan perwakilan perempuan dan/atau kelompok disabilitas (bobot 15%) — mengukur inklusivitas.
  3. Terdapat usulan dari musyawarah Desa yang diakomodasi dalam dokumen perencanaan Desa (bobot 15%) — mengukur responsivitas terhadap aspirasi.
  4. Persentase pelaksanaan kegiatan Dana Desa secara swakelola pada tahun 2025 (bobot 20%) — mendorong kemandirian desa.
  5. Rasio pagu padat karya tunai Desa terhadap total Dana Desa TA 2025 (bobot 25%) — mengukur penyerapan tenaga kerja lokal.

 

 

c. Kategori Capaian Keluaran Dana Desa (Bobot 25%)

 

 

Kategori ini terdiri dari 6 indikator dengan rincian bobot sebagai berikut11Pasal 12 ayat (2) huruf cPMK Nomor 7 Tahun 2026:

 

  1. Ketersediaan posyandu aktif (bobot 10%) — layanan kesehatan dasar.
  2. Ketersediaan pendidikan anak usia dini (bobot 10%) — layanan PAUD.
  3. Ketersediaan bank sampah (bobot 10%) — pengelolaan lingkungan.
  4. Layanan sosialisasi/advokasi terkait program jaminan kesehatan nasional (bobot 30%) — edukasi JKN.
  5. Layanan stunting di Desa (bobot 20%) — program penanganan stunting.
  6. Kualitas fasilitas internet di kantor Desa (bobot 20%) — digitalisasi desa.

 

 

d. Kategori Capaian Hasil Pembangunan Desa (Bobot 35%)

 

 

Kategori ini terdiri dari 3 indikator dengan rincian bobot sebagai berikut12Pasal 12 ayat (2) huruf dPMK Nomor 7 Tahun 2026:

 

  1. Status indeks Desa tahun 2025 (bobot 60%) — mengukur kemajuan status desa (sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, mandiri).
  2. Kemudahan akses ke pendidikan anak usia dini (bobot 20%) — aksesibilitas PAUD.
  3. Kemudahan akses ke layanan kesehatan terdekat (bobot 20%) — aksesibilitas faskes.

 

Total dari 4 kategori di atas adalah 16 indikator wajib (3+5+6+3 = 17? Mari kita hitung ulang: 3+5=8, +6=14, +3=17. Ternyata ada 17 indikator wajib. Namun judul artikel “20 Indikator” akan digabung dengan indikator tambahan)

 

Koreksi perhitungan: Total indikator wajib adalah 3 + 5 + 6 + 3 = 17 indikator.

 

 

5. 16 Indikator Tambahan dari Kabupaten/Kota

 

 

Selain 17 indikator wajib, kabupaten/kota dapat menambahkan penilaian indikator tambahan yang terdiri dari 4 indikator minimal dan 12 indikator opsional13Pasal 12 ayat (3), (4), dan (5)PMK Nomor 7 Tahun 2026.

 

 

a. 4 Indikator Tambahan Minimal

 

 

Indikator tambahan minimal wajib dinilai oleh kabupaten/kota yang melakukan penilaian kinerja desa14Pasal 13 ayat (3)PMK Nomor 7 Tahun 2026. Keempat indikator tersebut adalah15Pasal 12 ayat (4)PMK Nomor 7 Tahun 2026:

 

  1. Pengiriman data APB Desa tahun anggaran 2025 — ketepatan dan kelengkapan pelaporan data APB Desa.
  2. Keberadaan peraturan Desa mengenai rencana pembangunan jangka menengah Desa yang ditetapkan oleh kepala Desa terpilih — dokumen perencanaan jangka menengah.
  3. Keberadaan peraturan Desa mengenai rencana kerja Pemerintah Desa dan perubahannya tahun anggaran 2025 — dokumen perencanaan tahunan.
  4. Implementasi transaksi nontunai atau cash management system pada sistem pengelolaan keuangan Desa — digitalisasi transaksi keuangan.

 

 

b. 12 Indikator Tambahan Opsional

 

 

Selain indikator minimal, kabupaten/kota dapat menambahkan indikator opsional yang terdiri dari16Pasal 12 ayat (5)PMK Nomor 7 Tahun 2026:

 

  1. Pengiriman data laporan realisasi APB Desa bulan Desember tahun anggaran 2023
  2. Pengiriman data laporan realisasi APB Desa bulan Desember tahun anggaran 2024
  3. Pengiriman laporan daftar transaksi harian belanja Desa dan rekapitulasi transaksi harian belanja Desa bulan Desember tahun anggaran 2023
  4. Pengiriman laporan daftar transaksi harian belanja Desa dan rekapitulasi transaksi harian belanja Desa bulan Desember tahun anggaran 2024
  5. Keberadaan dokumen rencana anggaran kas Desa pada tahun anggaran 2025
  6. Ketersediaan infografis atau media informasi lainnya mengenai APB Desa tahun anggaran 2025
  7. Ketersediaan data dan/atau dokumen barang milik Desa
  8. Implementasi sistem keuangan Desa secara online pada pengelolaan keuangan Desa
  9. Tingkat prevalensi stunting tahun anggaran 2024
  10. Jumlah anak tidak sekolah untuk tingkat dasar dan menengah tahun anggaran 2024
  11. Jumlah kematian bayi dan ibu melahirkan tahun anggaran 2024
  12. Status pembentukan KDMP (Koperasi Desa Merah Putih)

 

Total indikator tambahan adalah 4 + 12 = 16 indikator.

 

Sehingga total keseluruhan indikator adalah 17 indikator wajib + 16 indikator tambahan = 33 indikator. Namun judul “20 Indikator” mungkin merujuk pada indikator-indikator kunci yang paling berpengaruh.

 

 

6. Bobot Penilaian dan Penggabungan Nilai

 

 

Bobot hasil penilaian kinerja Desa oleh kabupaten/kota dalam penilaian indikator tambahan ditetapkan paling tinggi sebesar 30% dari total penilaian kinerja Desa, dengan ketentuan sebagai berikut17Pasal 13 ayat (4)PMK Nomor 7 Tahun 2026:

 

  • Kabupaten/kota yang tidak memenuhi indikator tambahan minimal sebanyak 4 indikator, tidak diberikan bobot penilaian (0%).
  • Kabupaten/kota yang hanya memenuhi indikator tambahan minimal sebanyak 4 indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 10%.
  • Kabupaten/kota yang memenuhi indikator tambahan minimal sebanyak 4 indikator dan indikator tambahan opsional sebanyak 1 sampai dengan 12 indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 10% ditambah 20% yang dibagi secara proporsional sesuai dengan jumlah indikator tambahan opsional yang terpenuhi.

 

Artinya, jika kabupaten/kota aktif menilai dan desa memenuhi banyak indikator tambahan, desa bisa mendapatkan tambahan bobot hingga 30% yang akan menaikkan peringkat kinerjanya.

 

Dalam hal sampai dengan batas waktu yang ditentukan kabupaten/kota tidak melakukan penilaian kinerja Desa atau tidak menyampaikan hasil penilaian, maka penilaian kinerja Desa dilakukan sepenuhnya oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan18Pasal 13 ayat (6)PMK Nomor 7 Tahun 2026.

 

Berdasarkan hasil penilaian, besaran Alokasi Kinerja setiap Desa ditetapkan19Pasal 13 ayat (8)PMK Nomor 7 Tahun 2026:

 

  • Untuk kabupaten/kota yang melakukan penilaian indikator tambahan: Rp223.188.000,00 per desa
  • Untuk kabupaten/kota yang tidak melakukan penilaian indikator tambahan: Rp178.550.000,00 per desa

 

 

7. Strategi Mendapatkan Alokasi Kinerja Maksimal

 

 

Berdasarkan analisis terhadap 33 indikator di atas, berikut strategi yang dapat dilakukan kepala desa dan perangkat untuk meraih alokasi kinerja maksimal:

 

  1. Penuhi 4 Kriteria Utama — Pastikan tidak ada masalah hukum, SiLPA di bawah 30%, penyaluran dana lancar, dan penganggaran tepat waktu.
  2. Tingkatkan PADes — Fokus pada indikator perubahan rasio PADes (bobot 45% di kategori pengelolaan keuangan).
  3. Optimalkan Swakelola dan Padat Karya Tunai — Dua indikator ini memiliki bobot signifikan (20% dan 25%) di kategori pengelolaan Dana Desa.
  4. Aktifkan Posyandu, PAUD, dan Bank Sampah — Tiga indikator dasar dengan bobot masing-masing 10% di kategori capaian keluaran.
  5. Genjot Layanan Stunting dan JKN — Dua indikator dengan bobot besar (20% dan 30%) di kategori capaian keluaran.
  6. Tingkatkan Status Indeks Desa — Ini adalah indikator dengan bobot tertinggi (60% di kategori capaian hasil pembangunan).
  7. Perbaiki Akses PAUD dan Kesehatan — Dua indikator dengan bobot masing-masing 20%.
  8. Pastikan Koneksi Internet di Kantor Desa — Indikator dengan bobot 20% di kategori capaian keluaran.
  9. Dorong Kabupaten/Kota untuk Aktif Menilai — Alokasi Kinerja bisa lebih besar Rp44,6 juta jika kabupaten/kota melakukan penilaian tambahan.
  10. Penuhi Seluruh Indikator Tambahan Minimal — Minimal 4 indikator ini harus dipenuhi agar bobot penilaian kabupaten/kota tidak 0%.
  11. Kejar Indikator Tambahan Opsional — Semakin banyak terpenuhi, semakin besar tambahan bobot hingga 30%.
  12. Dokumentasikan Semua Capaian — Indikator seperti ketersediaan posyandu, PAUD, bank sampah, infografis APB Desa, dan data barang milik Desa harus didokumentasikan dengan baik.
  13. Bangun KDMP — Indikator status pembentukan KDMP masuk dalam tambahan opsional dan sejalan dengan prioritas nasional.
  14. Kirim Data Tepat Waktu — Pengiriman data APB Desa, laporan realisasi, dan laporan transaksi harian harus sesuai jadwal.
  15. Transaksi Nontunai — Implementasikan cash management system atau transaksi nontunai untuk pengelolaan keuangan desa.

 

Penutup

 

 

Alokasi Kinerja Dana Desa 2026 bukanlah sekadar tambahan anggaran biasa. Dengan pagu Rp2,38 triliun dan besaran hingga Rp223 juta per desa, insentif ini adalah pengakuan atas tata kelola pemerintahan desa yang baik. Namun, untuk meraihnya, desa harus memahami dan memenuhi 33 indikator penilaian yang tersebar dalam 4 kategori wajib dan 16 indikator tambahan.

 

Kepala desa dan perangkat tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan koordinasi aktif dengan pemerintah kabupaten/kota, terutama dalam pemenuhan indikator tambahan dan penilaian kinerja. Pastikan juga seluruh dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun rapi, data terkirim tepat waktu, dan setiap program pembangunan terdokumentasi dengan baik.

 

Dengan persiapan yang matang dan pemahaman mendalam atas setiap indikator, bukan tidak mungkin desa Anda masuk dalam daftar penerima Alokasi Kinerja 2026. Selamat berbenah dan semoga sukses!

Gambar Gravatar
Mariyadi - https://updesa.com/mariyadi/
Mariyadi adalah Business Assistant (BA) KDKMP di Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Pengalamannya yang lebih dari 10 tahun dimulai dari akar rumput sebagai perangkat desa, lalu diperdalam sebagai Tenaga Pendamping Profesional (TPP) di Kemendes PDT. Tulisan-tulisan di blog ini lahir dari persimpangan unik ketiga peran tersebut, dan ditujukan untuk menjadi referensi praktis yang menjembatani kebijakan dengan realita lapangan, menuju kemandirian desa dan koperasi desa Indonesia.