Mariyadi - Updesa

Mariyadi

Tentang Mariyadi

Mariyadi adalah seorang blogger, penulis, dan pendamping desa dengan pengalaman lebih dari 13 tahun dalam bidang pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat. Lahir di Lampung, 27 Maret 1989, Mariyadi merupakan mantan perangkat desa yang saat ini bertugas sebagai Tenaga Pendamping Profesional (TPP) di bawah naungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Sejak 2015, ia aktif menulis artikel tentang pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan catatan reflektif hasil pengalaman pribadi maupun isu-isu populer terkait desa. Pengalamannya mendampingi lebih dari satu dekade memberinya pemahaman mendalam tentang tata kelola desa, pengelolaan Dana Desa, dan pemberdayaan berbasis komunitas.

Selain itu, Mariyadi juga berprofesi sebagai praktisi Search Engine Optimization (SEO), freelancer, dan desainer website berbasis WordPress. Ia kerap membantu pengembangan website desa, sistem informasi desa, dan platform digital UMKM desa untuk mendorong digitalisasi pelayanan dan ekonomi desa.

Artikel oleh Mariyadi

Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian tepat tanggal 11 Desember 2020 dan diundangkan tanggal 17 Desember 2020. Peraturan Menteri ini ditetapkan guna mengatur tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa, utamanya untuk mengatur...

Pengawasan BPD Sesuai Permendagri 73 Tahun 2020

TIAP kali masuk ke ruang forum diskusi BPD Nasional, jiwa kedermawanan saya muncul berkali-kali lipat untuk menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan. Topik mengenai peran dan fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa terhadap pengelolaan keuangan desa selalu saja menjadi...

Skema Penyaluran Dana Desa Tahun 2021

SKEMA penyaluran dana desa tahun 2021 tetap sama dengan tahun lalu, yaitu: 40% untuk penyaluran tahap I, 40% untuk penyaluran tahap II, dan 20% untuk penyaluran tahap III. Tapi, ada sedikit yang berbeda mengenai proses penyaluran dana desa untuk...

Mengulik Honor Pendamping Desa VS Gaji DPR RI

Anggota Komisi V DPR RI menilai anggaran yang dialokasikan Kementerian Desa, PDTT untuk honor Pendamping Desa terlalu besar. Alokasi ini harus memiliki dampak nyata terhadap pembangunan desa. Usai rapat dengar pendapat di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta yang...