Updesa - Maju Bersama Desa
Larangan BPD sesuai UU Desa yang Musti Anda Pahami
Badan Permusyawaratan Desa atau yang kerap disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah ataupun dusun dan ditetapkan secara demokratis. Pasal 64 huruf (a) hingga (i) Undang-Undang...
Tugas KPMD sesuai Permendesa dan Kepmendesa PDTT
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah unsur masyarakat desa yang dipilih oleh desa dan ditetapkan oleh kepala desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan, serta menggerakan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong. Pendampingan Masyarakat Desa oleh KPMD...
Beda Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa, Ini Penjelasannya
Pendamping Desa yang biasanya disingkat PD dan Pendamping Lokal Desa yang biasanya disingkat PLD, sama-sama merupakan TPP yang direktur Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). TPP sendiri merupakan singkatan dari Tenaga Pendamping Profesional yang merupakan...
Sertifikasi Pendamping Desa, Bagaimana Nasibnya Setelah Tahun 2022?
Dalam pasal 10A Permendesa PDTT Nomor 19 Tahun 2020 yang menjadi landasan hukum atas perubahan Permendesa PDTT Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa. Dikatakan bahwa: selain rekrutmen, kontrak kerja, pembayaran gaji dan tunjangan, peningkatan...