Cara Melakukan Sosialisasi Kegiatan Desa
Masyarakat itu hanya butuh keterbukaan, baik dalam hal perencanaan hingga pada pertanggungjawaban penggunaan dana desa.
Namun, kewajiban itu kerapkali diabaikan oleh sejumlah oknum pemerintah desa, yang merasa, bahwa dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat, itu merupakan hak pribadinya, ataupun uang yang berasal dari kantong bapaknya.
Sehingga, kerapkali kita temui di desa kita, ada sejumlah pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, yang bahkan, prasati dan papan kegiatannya pun tidak ada.
Pemerintah desa tidak dapat berdalih. Sebagai pembantu dan pelayanan masyarakat. Yang di gaji, dan diberikan tunjangan melalui uang rakyat. Itu tidak mengalokasikan kegiatan yang berhubungan dengan tranparansi dan keterbukaan.
Bahkan, bila kegiatan tersebut sampai benar-benar hilang, ataupun sama sekali tidak dianggarkan di APBDes-nya. Kita patut berpikir dan bertanya kedalam hati kita yang paling dalam. Apakah sosok pemimpin seperti itu yang kita cari?
Saya yakin, kita semua sepakat untuk berkata: tidak. Dan tidak akan memilih, bila sosok pemimpin tersebut mencalonkan kembali menjadi pemimpin kita.
Melanjutkan, ke inti topik utama kita hari ini, yaitu mengenai cara melakukan sosialisasi kegiatan desa.
Sebetulnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) telah secara jelas mengatur akan hal itu.
Tepatnya pada Pasal 59 Permendagri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, disitu dikatakan bahwa:
Kepala desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa, dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi.
Adapun sosialisasi-sosialisasi yang dimaksud, dapat dilakukan melalui:
- Musyawarah pelaksanaan kegiatan desa,
- Musyawarah dusun,
- Musyawarah kelompok,
- Sistem informasi desa berbasis website,
- Papan informasi desa, dan
- Media lain sesuai kondisi desa.
Nah, bila kegiatan sosialisasi-sosialisasi itu telah dilakukan oleh pemerintah desa. Maka tidak ada alasan, untuk kita, untuk tidak bersinergi dan berpartisipasi guna mensukseskan pembangunan tersebut.