Temukan 7 Hak Badan Permusyawaratan Desa sesuai Undang-Undang Desa Terbaru
Bila Pemerintah Pusat memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Pemerintah Provinsi memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), Pemerintah Kabupaten memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRD Kabupaten), maka Pemerintah Desa memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD...
Apakah Mantan Koruptor Boleh Mencalonkan Diri Sebagai BPD Desa?
Tanya Dear, mas maryadi, izin curhat ya. Jadi begini mas, di desa saya kan akan diadakan pemilihan calon anggota BPD Desa. Karena pejabat yang lama, 3 (tiga) bulan lagi, hampir habis masa jabatannya. Saya seorang Perangkat...
BPD Tidak Boleh Jadi Supplier Apalagi Pelaksana Proyek Desa
Apakah BPD boleh menangani proyek dan menjadi supplier bahan-bahan material untuk pembangunan desa ?. Itulah salah satu pertanyaan yang sering sekali ditanyakan kepada saya dan yang paling menjengkelkan. Bagaimana tidak jengkel. Kalau saya hitung-hitung mungkin sudah ada...
Apakah Sah jika RAPBDes Tidak Ditandatangani BPD ?
Beberapa hari yang lalu saya diundang untuk menghadiri rapat pembahasan RAPBDes disebuah desa dampingan. Saya bertemu teman dekat yang kebetulan juga baru dipilih menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu. Belum lama sih. Ya, kira-kira baru satu...