Aplikasi Apa Saja yang Ada di Desa? Ini Daftarnya
Di era digital seperti sekarang, penggunaan teknologi semakin meluas dan bahkan sudah merambah ke berbagai sektor, termasuk sektor desa.
Banyak aplikasi yang dikembangkan untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola berbagai aspek desa, mulai dari keuangan hingga pengelolaan aset.
Berikut ini adalah beberapa aplikasi yang ada di desa :
1. SDGs Desa
SDGs Desa adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk membantu pemerintah desa dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Aplikasi ini membantu pemerintah desa dalam mengelola data dan informasi mengenai indikator-indikator SDGs di desa, seperti kesehatan, pendidikan, dan lingkungan.
Dengan menggunakan aplikasi SDGs Desa, pemerintah desa dapat memonitor dan mengevaluasi capaian SDGs di desa secara lebih efektif. Selain itu, aplikasi ini juga dapat membantu pemerintah desa dalam mengambil keputusan strategis dalam rangka mencapai tujuan SDGs.
2. SID (Sistem Informasi Desa)
SID atau Sistem Informasi Desa adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan pemerintah desa untuk mengelola dan memonitor kegiatan pembangunan desa. Aplikasi ini dilengkapi dengan berbagai fitur seperti pengelolaan data penduduk, keuangan desa, dan inventaris desa.
Dengan menggunakan aplikasi SID, pemerintah desa dapat memantau dan mengelola kegiatan pembangunan desa dengan lebih efektif. Selain itu, aplikasi ini juga dapat membantu pemerintah desa dalam menyusun laporan keuangan dan laporan kegiatan pembangunan desa.
3. Desa Wisata Nusantara
Desa Wisata Nusantara adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mempromosikan desa wisata di Indonesia. Aplikasi ini memungkinkan wisatawan untuk mengetahui informasi tentang desa wisata di Indonesia dan mengakses berbagai layanan, seperti pemesanan penginapan dan paket wisata.
Dengan menggunakan aplikasi Desa Wisata Nusantara, pemerintah desa dapat mempromosikan desa wisata di wilayahnya secara lebih luas. Selain itu, aplikasi ini juga dapat membantu wisatawan dalam merencanakan perjalanan wisata ke desa wisata di Indonesia.
4. Akademi Desa
Akademi Desa adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk memberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat desa. Aplikasi ini menyediakan berbagai materi pelatihan, seperti keterampilan memasak, pengolahan limbah, dan pertanian.
Dengan menggunakan aplikasi Akademi Desa, masyarakat desa dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru yang bermanfaat untuk meningkat kan kesejahteraan ekonomi dan sosial di desa. Selain itu, aplikasi ini juga membantu pemerintah desa dalam memperkuat kapasitas masyarakat desa dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
5. Peta Desa
Peta Desa adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan pemerintah desa untuk membuat peta desa secara digital. Aplikasi ini dilengkapi dengan berbagai fitur, seperti penunjuk lokasi kantor desa, puskesmas, sekolah, dan sarana publik lainnya.
Dengan menggunakan aplikasi Peta Desa, pemerintah desa dapat membuat peta desa secara lebih efisien dan akurat. Selain itu, aplikasi ini juga memungkinkan masyarakat desa untuk mengakses informasi tentang lokasi berbagai fasilitas publik di desa.
6. BUMDes
BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola bisnis BUMDes. Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur, seperti pengelolaan keuangan, inventaris, dan manajemen stok barang.
Dengan menggunakan aplikasi BUMDes Kemendesa, pemerintah desa dapat mengelola bisnis BUMDes secara lebih efektif dan transparan. Selain itu, aplikasi ini juga dapat membantu masyarakat desa dalam memperoleh akses ke berbagai produk dan layanan dari BUMDes.
5. Aplikasi Akuntansi BUM Desa
Aplikasi Akuntansi BUM Desa adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan pengelola BUM Desa untuk mengelola keuangan BUMDes secara efektif. Aplikasi ini dilengkapi dengan berbagai fitur, seperti pencatatan pengeluaran dan pemasukan, pembuatan laporan keuangan, dan manajemen stok barang.
Dengan menggunakan aplikasi Akuntansi BUM Desa, pengelola BUM Desa dapat memonitor dan mengelola keuangan BUMDes dengan lebih baik. Aplikasi ini juga memungkinkan pengelola BUM Desa untuk membuat laporan keuangan BUMDes yang lebih akurat dan transparan.
6. Siskeudes (Keuangan)
Siskeudes atau Sistem Keuangan Desa adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan pemerintah desa untuk mengelola keuangan desa secara digital. Aplikasi ini dilengkapi dengan berbagai fitur, seperti pencatatan pemasukan dan pengeluaran desa, pengelolaan anggaran desa, dan pembuatan laporan keuangan.
Dengan menggunakan aplikasi Siskeudes, pemerintah desa dapat mengelola keuangan desa dengan lebih efektif dan efisien. Aplikasi ini juga memungkinkan pemerintah desa untuk membuat laporan keuangan desa yang lebih akurat dan transparan.
7. Sipades (Aset Desa)
Sipades atau Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan pemerintah desa untuk mengelola aset desa secara digital. Aplikasi ini dilengkapi dengan berbagai fitur, seperti pencatatan aset desa, pemetaan aset, dan manajemen pengelolaan aset.
Dengan menggunakan aplikasi Sipades, pemerintah desa dapat memonitor dan mengelola aset desa dengan lebih baik dan transparan. Aplikasi ini juga memungkinkan pemerintah desa untuk membuat rencana pengelolaan aset desa yang lebih efektif dan berkelanjutan.
8. Prodeskel (Profil Desa)
Prodeskel atau Profil Desa adalah aplikasi yang digunakan oleh pemerintah desa untuk mencatat, mengumpulkan, dan mengelola data tentang kondisi, potensi, dan kebutuhan desa. Aplikasi ini dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan tujuan untuk membantu pemerintah desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa yang lebih akurat dan efektif.
Dalam aplikasi Prodeskel, data yang dikumpulkan mencakup berbagai aspek, seperti data demografi, data sosial, data ekonomi, data lingkungan, dan lain sebagainya. Data tersebut dapat diakses dan digunakan oleh pemerintah desa untuk membuat perencanaan pembangunan desa yang lebih baik, serta dapat dimanfaatkan oleh instansi terkait dalam menentukan program pembangunan yang diperlukan di desa.
Aplikasi Prodeskel juga memungkinkan pemerintah desa untuk membuat profil desa secara online dan mengupdate data dengan mudah dan cepat. Data yang terkumpul di aplikasi ini dapat digunakan untuk membuat laporan tentang kondisi desa, yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan untuk program pembangunan desa. Selain itu, aplikasi Prodeskel juga dapat mempermudah pemerintah desa dalam melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait.
9. Epdeskel (Perkembangan desa)
Epdeskel atau Elektronik Perkembangan Desa adalah sebuah aplikasi yang digunakan oleh pemerintah desa untuk memonitor dan mengelola perkembangan desa secara digital. Aplikasi ini dilengkapi dengan berbagai fitur, seperti pencatatan data penduduk, data keuangan, data kegiatan, dan data lainnya yang berkaitan dengan perkembangan desa.
Dengan menggunakan aplikasi Epdeskel, pemerintah desa dapat memantau perkembangan desa dengan lebih efektif dan efisien. Aplikasi ini juga memudahkan pemerintah desa untuk membuat laporan perkembangan desa secara reguler dan akurat.
Aplikasi Epdeskel juga memudahkan masyarakat desa untuk mengakses informasi terkait perkembangan desa. Masyarakat desa dapat melihat data keuangan desa, data penduduk, data kegiatan desa, dan data lainnya melalui aplikasi ini. Selain itu, masyarakat desa juga dapat memberikan masukan dan saran melalui fitur yang tersedia di aplikasi Epdeskel.
10. Siks-NG / DTKS (Kemiskinan)
Siks-NG atau Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation, adalah sebuah aplikasi yang digunakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk memetakan dan memantau tingkat kemiskinan di Indonesia. Aplikasi ini membantu pemerintah dalam mengidentifikasi keluarga miskin dan memberikan bantuan sosial kepada mereka.
DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, merupakan bagian dari Siks-NG, yang menjadi basis data kemiskinan nasional. Aplikasi ini memuat informasi dan data mengenai tingkat kemiskinan, kondisi sosial dan ekonomi, serta kategori penerima bantuan sosial, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Dengan menggunakan Siks-NG / DTKS, pemerintah dapat melakukan identifikasi dan verifikasi penerima bantuan sosial yang tepat sasaran, sehingga program bantuan sosial dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien. Aplikasi ini juga dapat membantu pemerintah dalam memantau dan mengevaluasi program bantuan sosial yang telah dilaksanakan.
11. SIAK Registrasi Penduduk
SIAK atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk membantu pemerintah dalam mengelola data kependudukan. Aplikasi ini digunakan untuk melakukan registrasi penduduk dan pencatatan data kependudukan, seperti data identitas, data keluarga, data kependudukan, dan data administrasi lainnya.
Dengan menggunakan SIAK, pemerintah dapat mengelola data kependudukan dengan lebih baik dan efisien. Aplikasi ini memungkinkan pemerintah untuk mengakses data kependudukan secara online, sehingga mempermudah proses pelayanan publik terkait administrasi kependudukan.
Selain itu, SIAK juga memungkinkan masyarakat untuk mengajukan permohonan dokumen kependudukan seperti kartu identitas (KTP), akta kelahiran, dan akta kematian secara online, sehingga prosesnya menjadi lebih mudah dan cepat. Dengan begitu, masyarakat dapat memperoleh dokumen kependudukan yang diperlukan dengan lebih mudah dan cepat.
12. DJP Online (Pajak Nasional)
DJP Online adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu upaya untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan perpajakan secara online, seperti melaporkan SPT, membayar pajak, memeriksa status kepatuhan pajak, dan melakukan konsultasi dengan petugas pajak.
Dengan DJP Online, masyarakat dapat melakukan pembayaran pajak secara online dengan menggunakan kartu kredit atau transfer bank. Aplikasi ini juga menyediakan layanan e-billing untuk mempermudah masyarakat dalam melihat dan membayar tagihan pajak yang terkait dengan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) mereka.
Selain itu, DJP Online juga memungkinkan masyarakat untuk melakukan konsultasi dengan petugas pajak secara online melalui fitur “e-konsultasi”. Fitur ini memungkinkan masyarakat untuk mengajukan pertanyaan terkait perpajakan dan memperoleh jawaban dari petugas pajak secara cepat dan mudah.
DJP Online juga dilengkapi dengan berbagai fitur lainnya, seperti pencarian NPWP dan nomor rekening pajak, pencetakan bukti pembayaran pajak, dan lain sebagainya. Dengan adanya DJP Online, diharapkan masyarakat dapat memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan lebih mudah dan efektif.
13. e-SPPT (Pajak PBB)
e-SPPT atau Sistem Penerimaan Pajak Daerah adalah aplikasi yang digunakan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) untuk mengelola dan memungut pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara online.
Dengan e-SPPT, wajib pajak dapat melakukan pembayaran PBB secara online melalui portal yang disediakan oleh pemerintah daerah setempat. Selain itu, aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur untuk memeriksa informasi tentang objek pajak, seperti nilai jual objek pajak, besarnya tarif PBB, dan sebagainya.
Dengan adanya e-SPPT, proses pembayaran PBB menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor BPRD untuk membayar PBB secara manual, sehingga waktu dan biaya dapat dihemat. Selain itu, aplikasi ini juga memungkinkan pemerintah daerah untuk memonitor dan memperoleh pendapatan PBB secara real-time, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
14. Omspan
Omspan adalah singkatan dari Online Monitoring System for Regional Finance and Asset Management, yaitu sebuah aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk membantu pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan dan aset secara efektif dan transparan. Aplikasi Omspan ini terintegrasi dengan berbagai sistem informasi keuangan yang digunakan oleh pemerintah daerah, seperti Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan Sistem Informasi Aset Daerah (SIAD).
Melalui Omspan, pemerintah daerah dapat memantau dan mengelola keuangan dan aset daerah secara real-time, sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan berbagai fitur, seperti pencatatan transaksi keuangan, pembuatan laporan keuangan, pengelolaan aset daerah, dan monitoring risiko keuangan daerah.
Dengan menggunakan Omspan, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta dapat meminimalkan risiko keuangan yang mungkin timbul akibat tindakan yang tidak tepat.
Kesimpulan
Dalam era digital seperti saat ini, pemerintah desa dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperbaiki pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Berbagai aplikasi yang telah disebutkan di atas dapat membantu pemerintah desa dalam mengelola bisnis BUMDes, keuangan desa, aset desa, administrasi desa, dan masih banyak lagi. Dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi tersebut, diharapkan pemerintah desa dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik di desa.