BLT Desa vs Padat Karya : Mana yang Lebih Tepat untuk Atasi Kemiskinan?

Tentu saja saya ingin membela keduanya. Siapa yang tega tidak membela dua skema yang sama-sama datang bagai penyelamat. Satu mengisi dompet, satu mengisi hari. Satu memberi uang, satu memberi kesibukan.

Selama bertahun-tahun, BLT dan Padat Karya menjadi dwitunggal jawaban ketika negara ditanya, apa bukti perhatian pada orang miskin. Tinggal tunjuk dua opsi. Nih, mau yang cepat cair atau yang ada kegiatan? Seolah-olah kemiskinan yang multidimensi dan mengakar bisa diobati dengan dua resep tunggal yang sama untuk setiap luka.

BLT adalah ikon belas kasih negara di era transaksional. Skema ini hadir tepat ketika kemiskinan membutuhkan solusi yang bukan hanya terstruktur, melainkan ter-transfer. Bukan hanya janji, melainkan bukti saldo. Dia memahami hukum utama politik kontemporer: bantuan yang tidak terasa di saku dianggap tidak pernah diberikan.

Di situlah kejeniusan BLT bekerja. Nominal Rp 300.000 bukan sekadar angka, melainkan simbol. Bukti transfer bukan sekadar administrasi, melainkan monument hubungan negara-warga yang paling personal. BLT menjelma menjadi ritual bulanan, mengubah penerima dari subyek pasif menjadi aktor yang setia menunggu notifikasi banking.

Tanpanya, mungkin kita masih mengira mengatasi kemiskinan adalah proses panjang memberdayakan, mendidik, membuka akses. Syukurlah skema ini meluruskan kekeliruan itu. Mengatasi kemiskinan adalah urusan likuiditas. Negara berhak membeli ketenangan sosial. Kalau bisa secara rutin. Kalau memungkinkan tanpa syarat rumit. Uang tunai tersedia. Penerima wajib tersenyum. Narasi “perlindungan sosial” konsisten. Bahkan algoritma penargetan data ikut merasa berjasa.

Di panggung yang berseberangan, Padat Karya Tunai berdiri dengan palu dan cangkul. Skema ini hadir sebagai antithesis. Bukan pemberian, melainkan penebusan. Bukan uang cuma-cuma, melainkan upah atas keringat. Pendekatannya kuno, primal, dan membumi: beri orang kerja, maka engkau memberi mereka harga diri.

PKT memahami hukum abadi manusia: harga diri sering kali lebih bernilai dari sekadar uang. Skema ini bukan sekadar program, melainkan teater produktivitas. Setiap pukulan palu, setiap angkutan pasir, adalah pertunjukan bahwa si miskin masih berguna, masih bisa berkontribusi, masih punya tenaga yang layak dibeli. Ini adalah terapi kolektif untuk rasa tak berdaya.

Sampai di sini, sungguh tidak ada yang salah. Keduanya bahkan sangat manusiawi. BLT dan PKT hanyalah dua ekspresi dari naluri yang sama: membantu sesama. Satu melalui karitas, satu melalui martabat. Jauh sebelum ekonomi behavioral populer, setiap budaya sudah mengenal dua bentuk bantuan ini: sedekah untuk yang lemah total, pekerjaan untuk yang masih mampu berdiri.

Masalahnya, kita tampaknya terlalu ingin memilih salah satu sebagai pemenang. Publik, perencana, dan politisi tergoda untuk bertarung di atas panggung ideologis: mana yang lebih mulia? Mana yang lebih efektif? Pertarungan ini bagai memilih antara memberikan ikan atau pancing. Padahal, orang yang tenggelam butuh sekoci dulu, baru diajari berenang nanti.

Di sinilah paradoks perlu diangkat ke permukaan. Yang diperdebatkan bukanlah kesalahan program. Tidak ada yang korup di sini. Tidak ada yang jahat. Yang terjadi adalah ilusi teknokratik yang terdengar rasional tetapi mengabaikan realitas: bahwa kemiskinan adalah kondisi yang cair, berubah-ubah, dan personal. Ada yang miskin karena sakit, sehingga butuh BLT untuk beli obat. Ada yang miskin karena tidak ada kerja, sehingga butuh PKT untuk isi hari dan dompet. Memaksa memilih salah satu sama saja dengan memaksa dokter hanya memberi satu obat untuk semua penyakit.

Ada hukum tak tertulis dalam kemiskinan: bantuan terbaik adalah yang tepat waktu dan tepat konteks. Siapa pun yang menguniversalkan satu solusi, sedang menggantikan kompleksitas dengan kenyamanan birokrasi. Alokasi anggaran bergerak mengikuti logika yang mudah diadministrasikan, mengabaikan cerita yang tidak masuk dalam kategori “penerima” atau “pekerja”. Ketika seorang janda tua dipaksa ikut memecah batu di proyek PKT hanya karena dia miskin, yang gagal bukan hanya penargetan, melainkan kemanusiaan kita.

Maka jangan heran jika keduanya sama-sama disalahkan. Kritik pada BLT: menciptakan ketergantungan. Kritik pada PKT: upahnya kecil, pekerjaan sementara. Kritik ini bukan lahir dari sinisme, melainkan dari kekecewaan bahwa tidak ada yang cukup. Jenis kekecewaan yang muncul ketika sebuah masalah besar diobati dengan plester kecil.

Orang miskin tidak sedang membandingkan efektivitas dua program. Yang mereka rasakan adalah betapa seringnya bantuan itu salah alamat, salah waktu, atau salah bentuk. Yang tersisihkan bukan hanya skema, melainkan hak untuk didengar kebutuhannya yang spesifik. Bahwa masih ada kemiskinan yang tidak bisa diatasi oleh uang tunai tiga bulanan, juga tidak bisa diatasi oleh kerja fisik sepuluh hari.

Bahwa di tengah gegap gempita dua pendekatan, masih ada penderitaan yang membutuhkan pendampingan panjang, akses kesehatan, kepastian lahan, dan perlindungan dari rentenir. Ketika narasi pertarungan “ikan vs pancing” mendominasi, kita kehilangan lebih dari sekedar kebijakan yang tepat. Empati ikut terkikis menjadi debat angka: berapa ribu penerima BLT, berapa ribu hari orang kerja.

Dan mengubah kemiskinan menjadi angka selalu lebih mudah daripada mengubahnya menjadi cerita manusia yang utuh.

Debat ini pada dasarnya adalah pelarian yang elegan. Pelarian dari tanggung jawab untuk melihat kemiskinan secara utuh. Pelarian karena pernah mengira kemiskinan adalah masalah teknis yang bisa diselesaikan dengan intervensi tepat, daripada masalah struktural yang membutuhkan perubahan sistemik. Pelarian karena lebih mudah berdebat di ruang rapat tentang “moral hazard” BLT daripada membereskan korupsi di proyek PKT yang memotong upah pekerja.

Maka wajar jika di tingkat desa, logikanya cair. Mereka yang butuh uang cepat untuk biaya sekolah—BLT. Mereka yang kuat fisik butuh kegiatan—PKT. Di tingkat warga, pertanyaan “mana yang lebih tepat” adalah pertanyaan yang aneh. Seperti bertanya napas atau minum yang lebih penting untuk hidup. Jawabannya: tergantung situasi. Tergantung orangnya. Tergantung musim.

Di situlah letak kegagalan perencanaan pusat yang sesungguhnya. Bukan pada pilihan skema, melainkan pada kegagalan memberikan kepercayaan dan fleksibilitas pada desa untuk mendiagnosis dan meresepkan sendiri. Ketika desa dipaksa memilih antara dua kotak bantuan dari atas, yang terjadi adalah penyeragaman penderitaan. Padahal, kemiskinan di desa pegunungan berbeda dengan pesisir, berbeda dengan pinggiran kota. Memaksa satu solusi adalah bentuk kekerasan administratif.

Ironisnya, BLT dan PKT bukanlah musuh. Mereka justru korban dari sistem perencanaan yang terfragmentasi. Sistem yang menuntut program yang mudah dipantau, mudah dilaporkan, dan mudah diklaim dalam konferensi pers. Dalam sistem itu, program yang cair, adaptif, dan berbasis pendampingan panjang tidak mendapat tempat. Karena tidak menghasilkan output yang mudah dihitung dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

BLT dan PKT menjalankan peran yang disediakan oleh birokrasi dengan patuh. BLT menghasilkan data penerima yang rapi. PKT menghasilkan foto-foto orang bekerja yang fotogenik. Keduanya memenuhi kebutuhan terpenting pemerintah: bukti bahwa sesuatu sedang dilakukan. Dalam era ini, bantuan yang tidak terlihat di laporan keuangan dianggap tidak pernah ada, dan pemberdayaan yang tidak menghasilkan dokumentasi visual diperlakukan seperti hantu.

Ketergantungan pada logika visibilitas memang ada. Namun siapa yang tidak. Perbedaannya hanya pada skala. Sebagian dari kita ingin dilihat sebagai dermawan. Negara ingin dilihat sebagai penolong. BLT adalah bukti transfer yang tercatat. PKT adalah bukti keringat yang terlihat. Kita sama-sama terjebak dalam pertukaran ini: bantuan sebagai transaksi simbolik, bukan transformasi nyata.

Dan di titik itulah debat menjadi absurd. Ketika realitas kemiskinan yang sunyi, yang tidak tercover dua skema ini, menyela dengan penderitaannya yang membosankan, kita semua berpura-pura tidak melihat. Seolah lupa bahwa dua program andalan ini hanyalah menjangkau yang terjangkau, membantu yang paling mudah dibantu. Seolah lupa bahwa lapisan terdalam kemiskinan sering kali tidak punya KTP yang valid untuk diverifikasi BLT, atau tidak punya tenaga fisik untuk mengangkut batu di PKT.

Keterkejutan kita ketika angka kemiskinan tak kunjung turun drastis adalah keterkejutan atas kesalahan logika yang kita anut sendiri. Kita menginginkan solusi yang cepat dan terukur, tetapi hanya sejauh kecepatannya bisa dilaporkan dalam satu tahun anggaran. Transformasi yang mendalam didambakan, tetapi hanya dalam porsi yang tidak mengganggu kenyamanan birokrasi yang sudah berjalan. Maka ketika kemiskinan bertahan, reaksi yang muncul bukanlah reviu mendalam, melainkan penyempurnaan teknis: memperbaiki data penerima BLT, menambah variasi pekerjaan di PKT. Lebih banyak administrasi, lebih banyak ilusi akan kontrol.

Pada akhirnya, yang disaksikan bukan sekadar perdebatan dua alat kebijakan, melainkan pengakuan terselubung atas keterbatasan negara. Ilusi bahwa negara bisa menyelesaikan kemiskinan dengan program-program pendekatannya. Ilusi bahwa penderitaan yang kompleks bisa diurai dengan dua skema bagus yang saling bersaing memperebutkan pujian.

Dalam bahasa sosiologi, inilah yang disebut Charles Wright Mills sebagai “the professional ideology of social pathologists“: mengobati gejala sosial dengan perbaikan teknis, sambil mengabaikan struktur yang melahirkan gejala itu. BLT dan PKT, betapapun bermanfaat bagi individu, tetaplah pereda gejala. Bukan obat akar. Masalah muncul ketika kita mengira mengobati gejala sudah cukup, dan lalu sibuk berdebat gejala mana yang lebih layak diobati.

BLT dan PKT berdiri tepat di tengah paradoks pembangunan. Bukan sebagai solusi, melainkan sebagai cermin yang memantulkan betapa kita telah menyederhanakan masalah manusia yang paling menghancurkan menjadi pilihan ganda. Publik, pemerintah, dan kita sendiri, tanpa sadar, ikut terjebak dalam ritual tahunan ini. Kita menyukai drama pertarungan kebijakan, laporan kemajuan, dan grafik penurunan angka kemiskinan yang indah. Kita memberi standing applause pada kedua program ini, sambil pura-pura lupa bahwa di balik angka-angka itu, masih ada orang yang bangun pagi tanpa kepastian, tidur malam dengan lapar, dan hidup di tengah sistem yang terus menganggap mereka sebagai “masalah” yang perlu “diatasi”.

Maka tragedi paling sunyi dari semua ini bukanlah kegagalan salah satu program, melainkan kesadaran yang datang terlambat bahwa kita telah mengurangi kemiskinan—sebuah pengalaman hidup yang pahit dan menghancurkan—menjadi bahan perdebatan teknis, bahan kampanye, dan bahan presentasi di hotel berbintang. Kita berhenti bertanya, berapa banyak harga diri yang tercabik saat menerima BLT, berapa banyak harapan yang pupus ketika proyek PKT berakhir dan mereka kembali menganggur.

Dan ketika kedua program itu terus berjalan sementara kemiskinan tak juga pergi, kita saling menyalahkan. Padahal yang gagal bukan hanya skema BLT atau PKT, melainkan imajinasi kolektif kita yang tidak lagi mampu membayangkan cara lain, cara yang lebih berani, cara yang mengakui bahwa mungkin—hanya mungkin—mengatasi kemiskinan butuh lebih dari sekadar memilih antara uang tunai atau upah harian. Butuh keberanian untuk membongkar struktur yang memiskinkan, membagi aset lebih adil, dan mengubah relasi kuasa yang selama ini membuat BLT dan PKT menjadi sedekah negara, bukan hak warga.