Perangkat Desa Harus Netral dalam Pemilu
Alih-alih mendapatkan penghasilan tambahan dan juga berharap ketika paslon terpilih menjadi bupati/ wali kota bangunan dapat lebih mudah masuk ke desanya. Akhirnya, perangkat desa pun ikut-ikutan dalam pesta akbar pemilu atau pilkada untuk mendukung salah satu pasangan paslon. Padahal, bila merunut pada Undang-Undang Desa tepatnya di Pasal 51 huruf (j), jelas tindakan tersebut […]