Pendamping Desa 2026 : Tugas, Syarat, Gaji serta Nasibnya

Berdasarkan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 294 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa, Pendamping Desa (PD) merupakan Tenaga Pendamping Profesional yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan Lembaga Ekonomi Lokal/Lembaga Ekonomi Lokal Bersama, dan pembangunan yang berskala lokal Desa1Pasal 1 angka 15 Pendamping Desa atau disebut PD adalah TPP yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pemerintah Desa, kerja sama Desa, pengembangan Lembaga Ekonomi Lokal/Lembaga Ekonomi Lokal Bersama, dan pembangunan yang berskala lokal DesaKepmendes PDT 294 Tahun 2025.pdf.

 

Pendamping Desa merupakan ujung tombak pendampingan masyarakat desa yang berada pada posisi strategis di tingkat kecamatan. Keberadaan mereka menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah dengan kebutuhan riil masyarakat desa, terutama dalam pengelolaan Dana Desa yang mencapai Rp60,57 triliun pada tahun anggaran 2026.

 

Dasar Hukum dan Kedudukan Pendamping Desa

 

Landasan Hukum Keberadaan Pendamping Desa

 

Keberadaan Pendamping Desa memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan2Pasal 112 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaKepmendes PDT 294 Tahun 2025.pdf.

 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 lebih lanjut mengatur bahwa pendampingan dilakukan secara berjenjang dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional3Pasal 128 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014Kepmendes PDT 294 Tahun 2025.pdf. Amanat ini kemudian dijabarkan secara teknis melalui Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa, yang menjadi payung bagi Kepmendes PDT Nomor 294 Tahun 2025.

 

Kedudukan dalam Struktur Pendampingan

 

Pendamping Desa berkedudukan sebagai bagian dari struktur Tenaga Pendamping Profesional (TPP) di bawah Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Dalam struktur organisasi TPP, PD bersama Pendamping Lokal Desa (PLD) bekerja sebagai satu kesatuan tim kerja di kecamatan dengan lokus penugasan meliputi wilayah kecamatan dan desa-desa di dalamnya4Pasal V.B.2.aKepmendes PDT 294 Tahun 2025.pdf.

 

Jumlah Pendamping Desa dalam satu kecamatan ditetapkan berdasarkan jumlah desa penerima dana Desa pada lingkup kecamatan bersangkutan, dengan formula sebagai berikut5Tabel 4 Jumlah PD Dalam KecamatanKepmendes PDT 294 Tahun 2025.pdf:

 

Jumlah Desa per Kecamatan	Jumlah Pendamping Desa
1 s.d. 4 Desa	1 orang
5 s.d. 10 Desa	2 orang
11 s.d. 20 Desa	3 orang
21 s.d. 30 Desa	4 orang
31 s.d. 40 Desa	5 orang
41 s.d. 60 Desa	6 orang
61 s.d. 80 Desa	7 orang
Lebih dari 81 Desa	8 orang

 

Tugas dan Fungsi Pendamping Desa

 

Tugas Pokok Pendamping Desa

 

Berdasarkan Kepmendes PDT Nomor 294 Tahun 2025, Pendamping Desa memiliki tugas utama membantu Camat dalam mengoordinasikan Pendampingan Masyarakat Desa, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama antar Desa, pengembangan Lembaga Ekonomi Lokal dan Lembaga Ekonomi Lokal Bersama, dan pembangunan yang berskala kawasan perdesaan6Pasal V.D.2Kepmendes PDT 294 Tahun 2025.pdf.

 

Rincian tugas Pendamping Desa meliputi:

 

Pendampingan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

 

• Melakukan pendampingan dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa yang berskala kawasan perdesaan
• Mendampingi pelaksanaan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga
• Mempercepat pengadministrasian di tingkat kecamatan terkait penyaluran, perencanaan, pemanfaatan, dan rekapitulasi pelaporan dana Desa

 

Sosialisasi dan Mentoring

 

• Melakukan sosialisasi kebijakan pembangunan berkelanjutan Desa
• Melakukan mentoring terhadap Pendamping Lokal Desa (PLD) dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)
• Memberikan penilaian kinerja Pendamping Lokal Desa

 

Pelaporan dan Dokumentasi

 

• Terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari di Desa dan kecamatan yang berkaitan dengan fasilitasi implementasi SDGs Desa, kerja sama antar Desa, dan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga ke dalam aplikasi laporan harian dalam Sistem Informasi Desa
• Terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari di Desa atau antar Desa yang berkaitan dengan Lembaga Ekonomi Lokal dan Lembaga Ekonomi Lokal Bersama ke dalam aplikasi laporan harian
• Melaksanakan penilaian kinerja secara mandiri melalui aplikasi laporan harian

 

Koordinasi

 

• Membantu Camat dalam mengoordinasikan Pendampingan Masyarakat Desa di tingkat kecamatan
• Melaporkan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Pendampingan Masyarakat Desa sesuai ketentuan pelaporan

 

Fungsi Pendamping Desa

 

Sebagai bagian dari Tenaga Pendamping Profesional, Pendamping Desa menjalankan empat fungsi utama dalam pemberdayaan masyarakat desa7Pasal V.EKepmendes PDT 294 Tahun 2025.pdf:

 

1. Fungsi Fasilitasi

 

Pendamping Desa berperan menciptakan kondisi yang kondusif agar aktivitas atau proses kegiatan berjalan sesuai rencana, dengan memberikan dukungan pelayanan pendampingan, sumber daya, atau informasi yang diperlukan. Fungsi ini mencakup:

 

• Mempermudah proses interaksi antara masyarakat Desa maupun antara pemerintah Desa dengan masyarakat Desa
• Memfasilitasi partisipasi kelompok marginal agar terlibat aktif dalam forum permusyawaratan
• Membantu pemetaan dan pengelolaan potensi serta permasalahan Desa

 

2. Fungsi Edukasi

 

Pendamping Desa melaksanakan aktivitas pembelajaran untuk menularkan pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan melalui:

 

• Pendidikan dan kaderisasi sesuai kebutuhan Desa
• Membuka ruang akses informasi, ilmu pengetahuan, dan keterampilan
• Meningkatkan pengetahuan aparatur pemerintah Desa dalam pengelolaan administrasi pembangunan

 

3. Fungsi Mediasi

 

Pendamping Desa berperan sebagai mediator yang netral, independen, dan berintegritas dalam:

 

• Mengkomunikasikan materi permasalahan yang menimbulkan perbedaan pendapat
• Menciptakan ruang kondusif bagi pihak yang berbeda pendapat
• Membantu menyediakan alternatif solusi atas permasalahan

 

4. Fungsi Advokasi

 

Pendamping Desa melindungi, membela, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui:

 

• Melindungi masyarakat dari ancaman intervensi negatif
• Membela kepentingan masyarakat dalam menghadapi permasalahan
• Memperjuangkan hak-hak kelompok marginal di Desa

 

Sinergi Pendamping Desa dengan Pengelolaan Dana Desa 2026

 

Keterkaitan Tugas dengan Siklus Dana Desa

 

Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 yang diatur dalam PMK Nomor 7 Tahun 2026 memiliki keterkaitan erat dengan tugas Pendamping Desa. Sebagai pendamping di tingkat kecamatan, PD memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan Dana Desa berjalan sesuai ketentuan.

 

Tahap Perencanaan dan Penganggaran

 

Dalam tahap perencanaan, Pendamping Desa bertugas:

 

• Memfasilitasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)8Pasal II.B.2 dan II.B.3Kepmendes PDT 294 Tahun 2025.pdf
• Membantu pemerintah Desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)9Pasal II.B.4Kepmendes PDT 294 Tahun 2025.pdf
• Memastikan prioritas penggunaan dana Desa sesuai kebijakan nasional, termasuk alokasi 40% untuk program prioritas10Pasal II.B.5Kepmendes PDT 294 Tahun 2025.pdf

 

Hal ini sejalan dengan PMK Nomor 7 Tahun 2026 yang mensyaratkan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagai dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I11Pasal 24 ayat (2) huruf a angka 1PMK Nomor 7 Tahun 2026.pdf.

 

Tahap Penyaluran

 

Pendamping Desa berperan dalam mempercepat pengadministrasian di tingkat kecamatan terkait penyaluran, perencanaan, pemanfaatan, dan rekapitulasi pelaporan dana Desa12Pasal V.D.2.bKepmendes PDT 294 Tahun 2026.pdf. PD mendampingi Desa dalam:

 

• Menyusun dokumen persyaratan penyaluran
• Memastikan kelengkapan administrasi
• Memfasilitasi penerbitan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa

 

Tahap Pelaksanaan

 

Dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai Dana Desa, Pendamping Desa bertugas:

 

• Memastikan berjalannya proses pengadaan barang dan jasa
• Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
• Memastikan pelaksanaan kegiatan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya lokal dan menyerap tenaga kerja setempat13Pasal II.B.6Kepmendes PDT 294 Tahun 2025.pdf

 

Tahap Pertanggungjawaban dan Pelaporan

 

Pendamping Desa membantu pemerintah Desa dalam:

 

• Menyiapkan penyusunan dokumen laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa
• Memfasilitasi musyawarah pertanggungjawaban dengan melibatkan masyarakat
• Memastikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa disusun tepat waktu14Pasal II.B.7Kepmendes PDT 294 Tahun 2025.pdf

 

Hal ini krusial mengingat laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2025 menjadi syarat penyaluran tahap I Dana Desa 2026, dan laporan realisasi tahap I menjadi syarat penyaluran tahap II15Pasal 24 ayat (2)PMK Nomor 7 Tahun 2026.pdf.

 

Pendampingan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2026

 

PMK Nomor 7 Tahun 2026 mengamanatkan Dana Desa diutamakan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, meliputi16Pasal 20 ayat (1)PMK Nomor 7 Tahun 2026.pdf:

 

1. Penanganan Kemiskinan Ekstrem (BLT Desa)

 

Pendamping Desa bertugas memfasilitasi:

 

• Pendataan keluarga penerima manfaat dengan mengacu pada data Pemerintah
• Proses musyawarah Desa untuk penetapan penerima
• Penyaluran BLT Desa sesuai ketentuan

 

2. Penguatan Desa Berketahanan Iklim dan Tangguh Bencana

 

Dalam konteks Alokasi Afirmasi untuk Desa dengan risiko tinggi terhadap perubahan iklim dan bencana (Rp96.755.000 per Desa untuk risiko tinggi dan Rp106.431.000 per Desa untuk risiko sangat tinggi)17Pasal 9 ayat (7)PMK Nomor 7 Tahun 2026.pdf, Pendamping Desa:

 

• Membantu identifikasi risiko bencana di Desa
• Memfasilitasi penyusunan program mitigasi bencana
• Mendampingi Desa dalam kondisi kejadian luar biasa dan bencana18Pasal II.C.6Kepmendes PDT 294 Tahun 2025.pdf

 

3. Peningkatan Layanan Dasar Kesehatan Skala Desa

 

Pendamping Desa bekerja sama dengan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan dalam:

 

• Fasilitasi program kesehatan masyarakat Desa
• Pendampingan penanganan stunting
• Penguatan posyandu dan layanan kesehatan dasar

 

4. Program Ketahanan Pangan dan Lembaga Ekonomi Desa

 

Dalam pengembangan Lembaga Ekonomi Lokal dan BUM Desa, Pendamping Desa:

 

• Memfasilitasi pembentukan lembaga ekonomi lokal19Pasal II.D.1Kepmendes PDT 294 Tahun 2025.pdf
• Membantu pengembangan usaha yang selaras dengan program prioritas pemerintah di bidang ketahanan pangan, energi, hilirisasi, dan UMKM20Pasal II.D.2.cKepmendes PDT 294 Tahun 2025.pdf
• Mendampingi pengembangan jejaring pemasaran dan permodalan

 

5. Dukungan Implementasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)

 

Dengan adanya penyesuaian alokasi untuk implementasi KDMP sebesar 58,03% dari pagu Dana Desa setiap Desa atau Rp34,57 triliun21Pasal 15 ayat (3)PMK Nomor 7 Tahun 2026.pdf, Pendamping Desa berperan:

 

• Memfasilitasi sosialisasi kebijakan KDMP
• Mendampingi Desa dalam perencanaan penggunaan dana untuk pembayaran angsuran pembangunan fisik KDMP
• Mengoordinasikan dengan pihak terkait di tingkat kecamatan

 

6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Desa melalui Padat Karya Tunai

 

Pendamping Desa memastikan:

 

• Pelaksanaan kegiatan secara swakelola
• Penggunaan sumber daya/bahan baku lokal
• Penyerapan tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat22Pasal II.B.6Kepmendes PDT 294 Tahun 2025.pdf

 

7. Pembangunan Infrastruktur Digital dan Teknologi di Desa

 

Pendamping Desa membantu Desa dalam:

 

• Pengembangan Sistem Informasi Desa
• Pemanfaatan teknologi tepat guna
• Digitalisasi administrasi Desa

 

Pengelolaan dan Pengembangan Kapasitas Pendamping Desa

 

Pengadaan dan Kualifikasi

 

Pengadaan Pendamping Desa dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan baru atau pengadaan kembali (kontrak ulang) dengan memperhatikan kualifikasi umum dan khusus23Pasal III.AKepmendes PDT 294 Tahun 2025.pdf.

 

Kualifikasi Umum:

 

• Warga Negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan YME, setia pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika
• Usia paling rendah 25 tahun
• Sehat jasmani dan rohani
• Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara minimal 5 tahun
• Bersedia memedomani etika profesi TPP

 

Kualifikasi Khusus:

 

• Pendidikan minimal S-1 (berbagai rumpun ilmu)
• Pengalaman relevan minimal 3 tahun untuk S-1 atau 2 tahun untuk S-2
• Memahami regulasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
• Mampu mengoperasikan komputer dan internet

 

Calon Pendamping Desa diutamakan berasal dari penduduk Desa pada lingkup kecamatan lokasi domisili. Apabila tidak tersedia, dapat diisi dari kecamatan lain dalam lingkup kabupaten/kota bersangkutan24Pasal III.A.2.a.2Kepmendes PDT 294 Tahun 2025.pdf.

 

Pengembangan Kapasitas

 

Peningkatan kapasitas Pendamping Desa dilaksanakan secara berkelanjutan melalui25Pasal III.DKepmendes PDT 294 Tahun 2025.pdf:

 

Bentuk Pengembangan Kapasitas:

 

• Pelatihan (In Service Training/On The Job Training)
• Mentoring oleh TAPM Kabupaten/Kota
• Bimbingan teknis
• Forum diskusi terfokus
• Pembelajaran mandiri melalui komunitas pembelajaran
• Pembelajaran jarak jauh melalui platform Learning Management System (LMS)

 

Materi Pengembangan Kapasitas mencakup:

 

• Pengetahuan dasar: UU Desa dan regulasi turunannya, analisa sosial, media komunikasi, pengembangan kapasitas masyarakat
• Keterampilan dasar: pengorganisasian pembangunan Desa, pemecahan masalah, komunikasi pembangunan, pendidikan masyarakat, motivasi masyarakat

 

Evaluasi Kinerja

 

Kinerja Pendamping Desa dievaluasi secara periodik setiap triwulan oleh tiga pihak26Pasal III.G.6.bKepmendes PDT 294 Tahun 2025.pdf:

 

Penilai	Bobot	Aspek Penilaian
Kepala P3MDDT	30%	Penugasan prioritas sesuai kebijakan Kementerian
PPK	60%	Administratif, kepatuhan, kemampuan fasilitasi, keaktifan, pencapaian hasil kerja
Pengguna Layanan (Camat)	10%	Keaktifan, kemampuan koordinasi, kepuasan layanan

 

Hasil evaluasi kinerja menjadi dasar pemberian penghargaan (promosi) atau sanksi (demosi, SP, hingga PHK).

 

Hak dan Kewajiban

 

Hak Pendamping Desa27Pasal III.C dan III.GKepmendes PDT 294 Tahun 2025.pdf:

 

• Honorarium dan Bantuan Operasional (BOP) bulanan
• Cuti tahunan (12 hari kerja)
• Cuti melahirkan (3 bulan)
• Cuti ibadah
• Kesempatan promosi dan pengembangan kapasitas

 

Kewajiban Pendamping Desa28Pasal III.IKepmendes PDT 294 Tahun 2025.pdf:

 

• Setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Kementerian
• Memfasilitasi dan mendampingi seluruh kebijakan Kementerian
• Membuat laporan harian melalui aplikasi DRP
• Melakukan kunjungan lapangan minimal 15 hari per bulan (atau 7 hari jika ada penugasan lain)
• Mentaati etika profesi dan larangan

 

Larangan dan Sanksi

 

Pendamping Desa dilarang29Pasal III.JKepmendes PDT 294 Tahun 2025.pdf:

 

• Melakukan pungutan dalam bentuk uang/barang
• Menjadi juru bayar atau menerima titipan uang
• Bertindak sebagai pemborong, pemasok, atau perantara perdagangan
• Melakukan rekayasa APB Desa
• Menjadi pengurus partai politik atau melakukan kegiatan politik praktis
• Memalsukan data dan laporan

 

Sanksi diberikan berdasarkan kategori pelanggaran30Pasal III.LKepmendes PDT 294 Tahun 2025.pdf:

 

• Pelanggaran ringan: Surat Peringatan (maksimal 2 kali)
• Pelanggaran sedang: Demosi (penurunan jabatan)
• Pelanggaran berat: Pemutusan Hubungan Kerja

 

Pendampingan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

 

Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Partisipatif

 

Pendamping Desa memiliki peran kunci dalam memastikan perencanaan pembangunan Desa berjalan secara partisipatif sesuai amanat UU Desa. Dalam fasilitasi penyusunan RPJM Desa, Pendamping Desa bertugas31Pasal II.B.2Kepmendes PDT 294 Tahun 2025.pdf:

 

• Melakukan sosialisasi kebijakan perencanaan Pembangunan Desa
• Memantau kegiatan perencanaan pembangunan Desa di tingkat kecamatan
• Mentoring Pendamping Lokal Desa dalam penyusunan RPJM Desa
• Terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan fasilitasi

 

Dalam fasilitasi penyusunan RKP Desa, Pendamping Desa32Pasal II.B.3Kepmendes PDT 294 Tahun 2025.pdf:

 

• Memastikan pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
• Memfasilitasi penyusunan rancangan RKP Desa yang memuat program/kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat
• Memastikan identifikasi program/kegiatan yang mampu dilakukan secara mandiri oleh Desa
• Mendampingi pembahasan rancangan RKP Desa dalam musyawarah Desa

 

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

 

Dalam pengelolaan keuangan Desa, Pendamping Desa berperan mendampingi proses penyusunan APB Desa hingga pertanggungjawaban. Langkah-langkah fasilitasi meliputi33Pasal II.B.4Kepmendes PDT 294 Tahun 2025.pdf:

 

• Membantu pembentukan tim penyusun APB Desa
• Memastikan usulan masyarakat dalam RKP Desa masuk dalam rancangan APB Desa
• Mendampingi proses pembahasan, penyepakatan, dan penetapan APB Desa
• Membantu sosialisasi Perdes APB Desa melalui papan informasi, baliho, dan media sosial

 

Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Lokal

 

Pendamping Desa bersama Pendamping Lokal Desa memfasilitasi pengembangan Lembaga Ekonomi Lokal dan BUM Desa melalui34Pasal II.DKepmendes PDT 294 Tahun 2025.pdf:

 

Pembentukan Lembaga Ekonomi Lokal:

 

• Sosialisasi rencana pendirian
• Pendataan dan analisa potensi Desa
• Penyusunan struktur organisasi
• Perancangan modal usaha (bersumber dari APB Desa)
• Pendampingan Musyawarah Desa untuk pendirian

 

Pengembangan Lembaga Ekonomi Lokal:

 

• Penyusunan Anggaran Rumah Tangga dan SOP
• Pengembangan SDM pengelola
• Pengembangan usaha selaras program prioritas (ketahanan pangan, energi, hilirisasi, UMKM)
• Pengembangan jejaring pemasaran dan permodalan

 

Fasilitasi Kerja Sama Desa

 

Pendamping Desa memfasilitasi kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga melalui35Pasal II.FKepmendes PDT 294 Tahun 2025.pdf:

 

• Sosialisasi rencana kerja sama
• Inventarisasi potensi Desa yang akan dikerjasamakan
• Pendampingan penyusunan rancangan perjanjian kerja sama
• Fasilitasi Musyawarah Antar Desa (MAD)
• Pendampingan pelaksanaan kegiatan kerja sama

 

Fasilitasi Penanganan Pengaduan dan Masalah

 

Dalam menangani pengaduan dan masalah pembangunan Desa, Pendamping Desa36Pasal II.C.5Kepmendes PDT 294 Tahun 2025.pdf:

• Mengidentifikasi permasalahan terkait pembangunan Desa
• Memfasilitasi pengaduan masalah secara berjenjang
• Mendampingi penanganan masalah dengan mengutamakan musyawarah mufakat
• Melakukan advokasi persoalan hukum jika diperlukan

 

Pelaporan dan Dokumentasi Pendamping Desa

 

Laporan Harian Berbasis DRP

 

Setiap Pendamping Desa wajib membuat laporan individu dengan menggunakan aplikasi DRP (Daily Report Application) pada Sistem Informasi Desa (SID)37Pasal III.G.5.aKepmendes PDT 294 Tahun 2025.pdf. Ketentuan pengisian DRP:

 

• Diisi sesuai hari dan jam kerja (minimal 140 jam per bulan)
• Deskripsi kegiatan mencakup proses, masalah, risiko, inovasi, dan peluang perbaikan
• Mencantumkan peserta kegiatan, waktu, dan lokasi
• Dilengkapi foto dengan geotagging
• Dokumen hasil kegiatan yang relevan

 

Rekap laporan bulanan individu menjadi dasar pembayaran honorarium dan BOP.

 

Laporan Kunjungan Lapangan

 

Pendamping Desa wajib melakukan kunjungan lapangan minimal 15 hari dalam satu bulan (atau 7 hari jika ada penugasan lain)38Pasal III.G.4.aKepmendes PDT 294 Tahun 2025.pdf. Hasil kunjungan lapangan dilaporkan dalam format yang telah ditentukan39Lampiran II.AKepmendes PDT 294 Tahun 2025.pdf, mencakup:

 

• Identitas pelaksana
• Waktu pelaksanaan kunjungan
• Lokasi kunjungan (kecamatan dan desa)
• Bukti pengesahan dari pemerintah Desa atau kecamatan

 

Koordinasi dengan Jenjang TPP Lainnya

 

Pendamping Desa bekerja dalam satu kesatuan tim dengan Pendamping Lokal Desa di tingkat kecamatan, dan berkoordinasi dengan:

 

• TAPM Kabupaten/Kota: untuk supervisi, mentoring, dan evaluasi kinerja
• TAPM Provinsi: untuk sinkronisasi kebijakan dan pelaporan
• Camat: sebagai pengguna layanan pendampingan dan koordinator di tingkat kecamatan
• Pemerintah Desa: sebagai mitra utama pendampingan

 

Tantangan dan Strategi Pendamping Desa 2026

 

Tantangan Implementasi di Lapangan

 

Berdasarkan kompleksitas tugas dan dinamika pengelolaan Dana Desa 2026, Pendamping Desa menghadapi beberapa tantangan:

 

1. Kompleksitas Regulasi
   Tumpang tindih dan perubahan regulasi yang cepat menuntut PD untuk terus memperbarui pengetahuan. Pengelolaan Dana Desa 2026 misalnya, mengintegrasikan berbagai kebijakan baru seperti Alokasi Afirmasi untuk Desa dengan risiko iklim, Alokasi Kinerja dengan indikator kompleks, dan penyesuaian untuk implementasi KDMP.
2. Keragaman Kapasitas Desa
   Tingkat kapasitas pemerintah Desa yang beragam (dari desa mandiri hingga desa sangat tertinggal) memerlukan pendekatan pendampingan yang berbeda. Desa dengan Indeks Desa rendah membutuhkan pendampingan lebih intensif.
3. Keterbatasan Akses dan Infrastruktur
   Di daerah terpencil, keterbatasan akses internet dan transportasi menghambat pelaporan DRP dan kunjungan lapangan. Ketentuan pelaporan dalam kondisi khusus memungkinkan pelaporan offline dengan sinkronisasi berkala40Pasal III.C.2.b.3Kepmendes PDT 294 Tahun 2025.pdf.
4. Risiko Pelanggaran dan Sanksi
   Tuntutan integritas tinggi dengan risiko sanksi berat (PHK) bagi pelanggar menuntut PD untuk selalu berhati-hati dalam bertindak.

 

Strategi Optimalisasi Peran Pendamping Desa

 

1. Penguatan Kapasitas Berkelanjutan
   Memanfaatkan berbagai platform pembelajaran (LMS, mentoring, bimtek) untuk terus meningkatkan kompetensi, terutama dalam aspek teknis pengelolaan Dana Desa dan pemberdayaan masyarakat.
2. Penguasaan Teknologi Informasi
   Mengoptimalkan penggunaan aplikasi DRP, SID, dan OM-SPAN TKD untuk mendukung akurasi pelaporan dan efektivitas pendampingan.
3. Membangun Jejaring dan Kolaborasi
   Memperkuat koordinasi dengan TAPM Kabupaten/Kota, dinas PMD, kecamatan, dan pemerintah Desa untuk menciptakan sinergi dalam pendampingan.
4. Pendekatan Partisipatif dan Kontekstual
   Menerapkan metode fasilitasi yang sesuai dengan karakteristik lokal Desa, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dan mengedepankan musyawarah mufakat dalam penyelesaian masalah.
5. Menjaga Integritas dan Profesionalisme
   Mematuhi etika profesi, menghindari larangan, dan menjalankan kewajiban dengan penuh tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan keberlanjutan kontrak kerja.

 

Gaji atau Honor Pendamping Desa

 

Pendamping Desa dikontrak dan diperpanjang setiap tahunnya oleh pejabat pembuat komitmen, asalkan memenuhi syarat perpanjangan kontrak. Tenaga Pendamping Profesional yang telah dikontrak akan menerima honorarium dan bantuan operasional, termasuk jaminan sosial ketenagakerjaan.

 

Honorarium dan bantuan operasional, termasuk jaminan sosial, dibayarkan secara lumpsum setelah menyelesaikan tugas dan membuat laporan Daily Report Pendamping (DRP) setiap bulan.

 

Besaran honor atau gaji Pendamping Desa bervariasi di setiap provinsi, tergantung letak geografis dan kondisi lokasi pendampingan. Rincian honor ini diatur dalam Kepmendes 148 Tahun 2022.

 

 

NO	PROVINSI/KABUPATEN	PENDAMPING DESA
		HONOR	BANTUAN BIAYA OPERASIONAL	TOTAL
1	ACEH
	1      KAB. SIMEULUE	2.370.000	1.681.800	4.051.800
	2      KAB. ACEH SINGKIL	2.370.000	1.607.800	3.977.800
	3      KAB. ACEH SELATAN	2.370.000	1.419.800	3.789.800
	4      KAB. ACEH TENGGARA	2.370.000	1.443.800	3.813.800
	5      KAB. ACEH TIMUR	2.370.000	1.546.800	3.916.800
	6      KAB. ACEH TENGAH	2.370.000	1.572.800	3.942.800
	7      KAB. ACEH BARAT	2.370.000	1.538.800	3.908.800
	8      KAB. ACEH BESAR	2.370.000	1.431.800	3.801.800
	9      KAB. PIDIE	2.370.000	1.445.800	3.815.800
	10      KAB. BIREUEN	2.370.000	1.549.800	3.919.800
	11      KAB. ACEH UTARA	2.370.000	1.630.800	4.000.800
	12      KAB. ACEH BARAT DAYA	2.370.000	1.494.800	3.864.800
	13      KAB. GAYO LUES	2.370.000	1.410.800	3.780.800
	14      KAB. ACEH TAMIANG	2.370.000	1.497.800	3.867.800
	15      KAB. NAGAN RAYA	2.370.000	1.756.800	4.126.800
	16      KAB. ACEH JAYA	2.370.000	1.521.800	3.891.800
	17      KAB. BENER MERIAH	2.370.000	1.530.800	3.900.800

 

 

NO	PROVINSI/KABUPATEN	PENDAMPING DESA
		HONOR	BANTUAN BIAYA OPERASIONAL	TOTAL
	18      KAB. PIDIE JAYA	2.370.000	1.457.800	3.827.800
	19      KOTA BANDA ACEH	2.370.000	1.560.800	3.930.800
	20      KOTA SABANG	2.370.000	1.526.800	3.896.800
	21      KOTA LANGSA	2.370.000	1.456.800	3.826.800
	22      KOTA LHOKSEUMAWE	2.370.000	1.600.800	3.970.800
	23      KOTA SUBULUSSALAM	2.370.000	1.258.800	3.628.800
2	SUMATERA UTARA
	1      KAB. NIAS	2.434.000	1.397.360	3.831.360
	2      KAB. MANDAILING NATAL	2.434.000	1.525.360	3.959.360
	3      KAB. TAPANULI SELATAN	2.434.000	1.648.360	4.082.360
	4      KAB. TAPANULI TENGAH	2.434.000	1.372.360	3.806.360
	5      KAB. TAPANULI UTARA	2.434.000	1.532.360	3.966.360
	6      KAB. TOBA SAMOSIR	2.434.000	1.680.360	4.114.360
	7      KAB. LABUHAN BATU	2.434.000	1.399.360	3.833.360
	8      KAB. ASAHAN	2.434.000	1.520.360	3.954.360
	9      KAB. SIMALUNGUN	2.434.000	1.417.360	3.851.360
	10      KAB. DAIRI	2.434.000	1.296.360	3.730.360
	11      KAB. KARO	2.434.000	1.463.360	3.897.360
	12      KAB. DELI SERDANG	2.434.000	1.551.360	3.985.360
	13      KAB. LANGKAT	2.434.000	1.322.360	3.756.360
	14      KAB. NIAS SELATAN	2.434.000	1.595.360	4.029.360
	15      KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	2.434.000	1.602.360	4.036.360
	16      KAB. PAKPAK BHARAT	2.434.000	1.651.360	4.085.360
	17      KAB. SAMOSIR	2.434.000	1.769.360	4.203.360
	18      KAB. SERDANG BEDAGAI	2.434.000	1.506.360	3.940.360
	19      KAB. BATU BARA	2.434.000	1.523.360	3.957.360
	20      KAB. PADANG LAWAS UTARA	2.434.000	1.303.360	3.737.360
	21      KAB. PADANG LAWAS	2.434.000	1.302.360	3.736.360

 

 

NO	PROVINSI/KABUPATEN	PENDAMPING DESA
		HONOR	BANTUAN BIAYA OPERASIONAL	TOTAL
	22      KAB. LABUHAN BATU UTARA	2.434.000	1.500.360	3.934.360
	23      KAB. LABUHAN BATU SELATAN	2.434.000	1.703.360	4.137.360
	24      KAB. NIAS UTARA	2.434.000	1.665.360	4.099.360
	25      KAB. NIAS BARAT	2.434.000	1.495.360	3.929.360
	26      KOTA PADANGSIDIMPUAN	2.434.000	1.625.360	4.059.360
	27      KOTA GUNUNG SITOLI	2.434.000	1.512.360	3.946.360
3	SUMATERA BARAT
	1      KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	2.354.000	2.511.160	4.865.160
	2      KAB. PESISIR SELATAN	2.434.000	1.513.360	3.947.360
	3      KAB. SOLOK	2.434.000	1.471.360	3.905.360
	4      KAB. SIJUNJUNG	2.434.000	1.578.360	4.012.360
	5      KAB. TANAH DATAR	2.434.000	1.505.360	3.939.360
	6      KAB. PADANG PARIAMAN	2.434.000	1.565.360	3.999.360
	7      KAB. AGAM	2.434.000	1.556.360	3.990.360
	8      KAB. LIMA PULUH KOTA	2.434.000	1.548.360	3.982.360
	9      KAB. PASAMAN	2.434.000	1.514.360	3.948.360
	10      KAB. SOLOK SELATAN	2.434.000	1.505.360	3.939.360
	11      KAB. DHARMAS RAYA	2.434.000	1.523.360	3.957.360
	12      KAB. PASAMAN BARAT	2.434.000	1.549.360	3.983.360
	13      KOTA SAWAH LUNTO	2.434.000	1.462.360	3.896.360
	14      KOTA PARIAMAN	2.434.000	1.444.360	3.878.360
4	RIAU
	1      KAB. KUANTAN SINGINGI	2.607.000	1.404.280	4.011.280
	2      KAB. INDRAGIRI HULU	2.607.000	1.517.280	4.124.280
	3      KAB. INDRAGIRI HILIR	2.607.000	1.516.280	4.123.280
	4      KAB. PELALAWAN	2.607.000	1.465.280	4.072.280
	5      KAB. SIAK	2.607.000	1.619.280	4.226.280
	6      KAB. KAMPAR	2.607.000	1.441.280	4.048.280

 

 

NO	PROVINSI/KABUPATEN	PENDAMPING DESA
		HONOR	BANTUAN BIAYA OPERASIONAL	TOTAL
	7      KAB. ROKAN HULU	2.607.000	1.440.280	4.047.280
	8      KAB. BENGKALIS	2.607.000	1.708.280	4.315.280
	9      KAB. ROKAN HILIR	2.607.000	1.638.280	4.245.280
	10      KAB. KEPULAUAN MERANTI	2.607.000	1.687.280	4.294.280
5	JAMBI
	1      KAB. KERINCI	2.404.000	1.405.160	3.809.160
	2      KAB. MERANGIN	2.404.000	1.371.160	3.775.160
	3      KAB. SAROLANGUN	2.404.000	1.427.160	3.831.160
	4      KAB. BATANG HARI	2.404.000	1.359.160	3.763.160
	5      KAB. MUARO JAMBI	2.404.000	1.305.160	3.709.160
	6      KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	2.404.000	1.457.160	3.861.160
	7      KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	2.404.000	1.669.160	4.073.160
	8      KAB. TEBO	2.404.000	1.392.160	3.796.160
	9      KAB. BUNGO	2.404.000	1.444.160	3.848.160
	10      KOTA SUNGAI PENUH	2.404.000	1.352.160	3.756.160
6	SUMATERA SELATAN
	1      KAB. OGAN KOMERING ULU	2.503.000	1.392.120	3.895.120
	2      KAB. OGAN KOMERING ILIR	2.503.000	1.425.120	3.928.120
	3      KAB. MUARA ENIM	2.503.000	1.444.120	3.947.120
	4      KAB. LAHAT	2.503.000	1.422.120	3.925.120
	5      KAB. MUSI RAWAS	2.503.000	1.530.120	4.033.120
	6      KAB. MUSI BANYUASIN	2.503.000	1.582.120	4.085.120
	7      KAB. BANYUASIN	2.503.000	1.519.120	4.022.120
	8      KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN	2.503.000	1.387.120	3.890.120
	9      KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR	2.503.000	1.377.120	3.880.120

 

 

NO	PROVINSI/KABUPATEN	PENDAMPING DESA
		HONOR	BANTUAN BIAYA OPERASIONAL	TOTAL
	10      KAB. OGAN ILIR	2.503.000	1.525.120	4.028.120
	11      KAB. EMPAT LAWANG	2.503.000	1.483.120	3.986.120
	12      KOTA PRABUMULIH	2.503.000	1.502.120	4.005.120
	13      KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	2.503.000	1.586.120	4.089.120
	14      KAB. MUSI RAWAS UTARA	2.503.000	1.596.120	4.099.120
7	BENGKULU
	1      KAB. BENGKULU SELATAN	2.437.000	1.568.480	4.005.480
	2      KAB. REJANG LEBONG	2.437.000	1.529.480	3.966.480
	3      KAB. BENGKULU UTARA	2.437.000	1.554.480	3.991.480
	4      KAB. KAUR	2.437.000	1.632.480	4.069.480
	5      KAB. SELUMA	2.437.000	1.619.480	4.056.480
	6      KAB. MUKO MUKO	2.437.000	1.743.480	4.180.480
	7      KAB. LEBONG	2.437.000	1.576.480	4.013.480
	8      KAB. KEPAHIANG	2.437.000	1.635.480	4.072.480
	9      KAB. BENGKULU TENGAH	2.437.000	1.622.480	4.059.480
8	LAMPUNG
	1      KAB. LAMPUNG BARAT	2.327.000	1.596.080	3.923.080
	2      KAB. TANGGAMUS	2.327.000	1.512.080	3.839.080
	3      KAB. LAMPUNG SELATAN	2.327.000	1.483.080	3.810.080
	4      KAB. LAMPUNG TIMUR	2.327.000	1.474.080	3.801.080
	5      KAB. LAMPUNG TENGAH	2.327.000	1.471.080	3.798.080
	6      KAB. LAMPUNG UTARA	2.327.000	1.435.080	3.762.080
	7      KAB. WAY KANAN	2.327.000	1.494.080	3.821.080
	8      KAB. TULANG BAWANG	2.327.000	1.529.080	3.856.080
	9      KAB. PESAWARAN	2.327.000	1.449.080	3.776.080
	10      KAB. PRINGSEWU	2.327.000	1.402.080	3.729.080
	11      KAB. MESUJI	2.327.000	1.714.080	4.041.080
	12      KAB. TULANG BAWANG BARAT	2.327.000	1.613.080	3.940.080

 

 

NO	PROVINSI/KABUPATEN	PENDAMPING DESA
		HONOR	BANTUAN BIAYA OPERASIONAL	TOTAL
	13      KAB. PESISIR BARAT	2.327.000	1.599.080	3.926.080
9	KEP. BANGKA BELITUNG
	1      KAB. BANGKA	2.586.000	1.441.440	4.027.440
	2      KAB. BELITUNG	2.586.000	1.500.440	4.086.440
	3      KAB. BANGKA BARAT	2.586.000	1.502.440	4.088.440
	4      KAB. BANGKA TENGAH	2.586.000	1.494.440	4.080.440
	5      KAB. BANGKA SELATAN	2.586.000	1.514.440	4.100.440
	6      KAB. BELITUNG TIMUR	2.586.000	1.481.440	4.067.440
10	KEPULAUAN RIAU
	1      KAB. KARIMUN	2.719.000	1.281.760	4.000.760
	2      KAB. BINTAN	2.719.000	1.356.760	4.075.760
	3      KAB. NATUNA	2.719.000	1.598.760	4.317.760
	4      KAB. LINGGA	2.719.000	1.444.760	4.163.760
	5      KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	2.719.000	1.715.760	4.434.760
11	JAWA BARAT
	1      KAB. BOGOR	2.231.000	1.661.240	3.892.240
	2      KAB. SUKABUMI	2.231.000	1.496.240	3.727.240
	3      KAB. CIANJUR	2.231.000	1.314.240	3.545.240
	4      KAB. BANDUNG	2.231.000	1.753.240	3.984.240
	5      KAB. GARUT	2.231.000	1.443.240	3.674.240
	6      KAB. TASIKMALAYA	2.231.000	1.517.240	3.748.240
	7      KAB. CIAMIS	2.231.000	1.578.240	3.809.240
	8      KAB. KUNINGAN	2.231.000	1.471.240	3.702.240
	9      KAB. CIREBON	2.231.000	1.468.240	3.699.240
	10      KAB. MAJALENGKA	2.231.000	1.420.240	3.651.240
	11      KAB. SUMEDANG	2.231.000	1.458.240	3.689.240
	12      KAB. INDRAMAYU	2.231.000	1.520.240	3.751.240
	13      KAB. SUBANG	2.231.000	1.534.240	3.765.240
	14      KAB. PURWAKARTA	2.231.000	1.454.240	3.685.240

 

 

NO	PROVINSI/KABUPATEN	PENDAMPING DESA
		HONOR	BANTUAN BIAYA OPERASIONAL	TOTAL
	15      KAB. KARAWANG	2.231.000	1.622.240	3.853.240
	16      KAB. BEKASI	2.231.000	1.685.240	3.916.240
	17      KAB. BANDUNG BARAT	2.231.000	1.494.240	3.725.240
	18      KOTA BANJAR	2.231.000	1.470.240	3.701.240
	19      KAB. PANGANDARAN	2.231.000	1.680.240	3.911.240
12	JAWA TENGAH
	1      KAB. CILACAP	2.103.000	1.504.120	3.607.120
	2      KAB. BANYUMAS	2.103.000	1.405.120	3.508.120
	3      KAB. PURBALINGGA	2.103.000	1.354.120	3.457.120
	4      KAB. BANJARNEGARA	2.103.000	1.419.120	3.522.120
	5      KAB. KEBUMEN	2.103.000	1.436.120	3.539.120
	6      KAB. PURWOREJO	2.103.000	1.437.120	3.540.120
	7      KAB. WONOSOBO	2.103.000	1.472.120	3.575.120
	8      KAB. MAGELANG	2.103.000	1.390.120	3.493.120
	9      KAB. BOYOLALI	2.103.000	1.464.120	3.567.120
	10      KAB. KLATEN	2.103.000	1.439.120	3.542.120
	11      KAB. SUKOHARJO	2.103.000	1.483.120	3.586.120
	12      KAB. WONOGIRI	2.103.000	1.425.120	3.528.120
	13      KAB. KARANGANYAR	2.103.000	1.312.120	3.415.120
	14      KAB. SRAGEN	2.103.000	1.534.120	3.637.120
	15      KAB. GROBOGAN	2.103.000	1.523.120	3.626.120
	16      KAB. BLORA	2.103.000	1.486.120	3.589.120
	17      KAB. REMBANG	2.103.000	1.604.120	3.707.120
	18      KAB. PATI	2.103.000	1.552.120	3.655.120
	19      KAB. KUDUS	2.103.000	1.484.120	3.587.120
	20      KAB. JEPARA	2.103.000	1.603.120	3.706.120
	21      KAB. DEMAK	2.103.000	1.525.120	3.628.120
	22      KAB. SEMARANG	2.103.000	1.523.120	3.626.120
	23      KAB. TEMANGGUNG	2.103.000	1.479.120	3.582.120
	24      KAB. KENDAL	2.103.000	1.450.120	3.553.120

 

 

NO	PROVINSI/KABUPATEN	PENDAMPING DESA
		HONOR	BANTUAN BIAYA OPERASIONAL	TOTAL
	25      KAB. BATANG	2.103.000	1.357.120	3.460.120
	26      KAB. PEKALONGAN	2.103.000	1.501.120	3.604.120
	27      KAB. PEMALANG	2.103.000	1.501.120	3.604.120
	28      KAB. TEGAL	2.103.000	1.389.120	3.492.120
	29      KAB. BREBES	2.103.000	1.515.120	3.618.120
13	DI YOGYAKARTA
	1      KAB. KULON PROGO	2.149.000	1.436.960	3.585.960
	2      KAB. BANTUL	2.149.000	1.480.960	3.629.960
	3      KAB. GUNUNG KIDUL	2.149.000	1.528.960	3.677.960
	4      KAB. SLEMAN	2.149.000	1.420.960	3.569.960
14	JAWA TIMUR
	1      KAB. PACITAN	2.220.000	1.255.800	3.475.800
	2      KAB. PONOROGO	2.220.000	1.510.800	3.730.800
	3      KAB. TRENGGALEK	2.220.000	1.503.800	3.723.800
	4      KAB. TULUNGAGUNG	2.220.000	1.493.800	3.713.800
	5      KAB. BLITAR	2.220.000	1.344.800	3.564.800
	6      KAB. KEDIRI	2.220.000	1.485.800	3.705.800
	7      KAB. MALANG	2.220.000	1.525.800	3.745.800
	8      KAB. LUMAJANG	2.220.000	1.380.800	3.600.800
	9      KAB. JEMBER	2.220.000	1.298.800	3.518.800
	10      KAB. BANYUWANGI	2.220.000	1.252.800	3.472.800
	11      KAB. BONDOWOSO	2.220.000	1.375.800	3.595.800
	12      KAB. SITUBONDO	2.220.000	1.475.800	3.695.800
	13      KAB. PROBOLINGGO	2.220.000	1.389.800	3.609.800
	14      KAB. PASURUAN	2.220.000	1.311.800	3.531.800
	15      KAB. SIDOARJO	2.220.000	1.452.800	3.672.800
	16      KAB. MOJOKERTO	2.220.000	1.448.800	3.668.800
	17      KAB. JOMBANG	2.220.000	1.539.800	3.759.800
	18      KAB. NGANJUK	2.220.000	1.483.800	3.703.800
	19      KAB. MADIUN	2.220.000	1.499.800	3.719.800

 

 

NO	PROVINSI/KABUPATEN	PENDAMPING DESA
		HONOR	BANTUAN BIAYA OPERASIONAL	TOTAL
	20      KAB. MAGETAN	2.220.000	1.537.800	3.757.800
	21      KAB. NGAWI	2.220.000	1.534.800	3.754.800
	22      KAB. BOJONEGORO	2.220.000	1.574.800	3.794.800
	23      KAB. TUBAN	2.220.000	1.378.800	3.598.800
	24      KAB. LAMONGAN	2.220.000	1.523.800	3.743.800
	25      KAB. GRESIK	2.220.000	1.569.800	3.789.800
	26      KAB. BANGKALAN	2.220.000	1.494.800	3.714.800
	27      KAB. SAMPANG	2.220.000	1.496.800	3.716.800
	28      KAB. PAMEKASAN	2.220.000	1.564.800	3.784.800
	29      KAB. SUMENEP	2.220.000	1.513.800	3.733.800
	30      KOTA BATU	2.220.000	1.457.800	3.677.800
15	BANTEN
	1      KAB. PANDEGLANG	2.260.000	1.413.400	3.673.400
	2      KAB. LEBAK	2.260.000	1.415.400	3.675.400
	3      KAB. TANGERANG	2.260.000	1.481.400	3.741.400
	4      KAB. SERANG	2.260.000	1.445.400	3.705.400
16	BALI
	1      KAB. JEMBRANA	2.322.000	1.600.880	3.922.880
	2      KAB. TABANAN	2.322.000	1.774.880	4.096.880
	3      KAB. BADUNG	2.322.000	1.648.880	3.970.880
	4      KAB. GIANYAR	2.322.000	1.508.880	3.830.880
	5      KAB. KLUNGKUNG	2.322.000	1.531.880	3.853.880
	6      KAB. BANGLI	2.322.000	1.586.880	3.908.880
	7      KAB. KARANGASEM	2.322.000	1.591.880	3.913.880
	8      KAB. BULELENG	2.322.000	1.744.880	4.066.880
	9      KOTA DENPASAR	2.322.000	1.707.880	4.029.880
17	NUSA TENGGARA BARAT
	1      KAB. LOMBOK BARAT	2.052.000	1.450.080	3.502.080
	2      KAB. LOMBOK TENGAH	2.052.000	1.455.080	3.507.080
	3      KAB. LOMBOK TIMUR	2.052.000	1.611.080	3.663.080

 

 

NO	PROVINSI/KABUPATEN	PENDAMPING DESA
		HONOR	BANTUAN BIAYA OPERASIONAL	TOTAL
	4      KAB. SUMBAWA	2.052.000	1.433.080	3.485.080
	5      KAB. DOMPU	2.052.000	1.495.080	3.547.080
	6      KAB. BIMA	2.052.000	1.522.080	3.574.080
	7      KAB. SUMBAWA BARAT	2.052.000	1.602.080	3.654.080
	8      KAB. LOMBOK UTARA	2.052.000	1.333.080	3.385.080
18	NUSA TENGGARA TIMUR
	1      KAB. SUMBA BARAT	2.263.000	1.521.520	3.784.520
	2      KAB. SUMBA TIMUR	2.263.000	1.468.520	3.731.520
	3      KAB. KUPANG	2.263.000	1.476.520	3.739.520
	4      KAB. TIMOR TENGAH SELATAN	2.263.000	1.472.520	3.735.520
	5      KAB. TIMOR TENGAH UTARA	2.263.000	1.466.520	3.729.520
	6      KAB. BELU	2.263.000	1.453.520	3.716.520
	7      KAB. ALOR	2.263.000	1.647.520	3.910.520
	8      KAB. LEMBATA	2.263.000	1.541.520	3.804.520
	9      KAB. FLORES TIMUR	2.263.000	1.673.520	3.936.520
	10      KAB. SIKKA	2.263.000	1.504.520	3.767.520
	11      KAB. ENDE	2.263.000	1.431.520	3.694.520
	12      KAB. NGADA	2.263.000	1.481.520	3.744.520
	13      KAB. MANGGARAI	2.263.000	1.725.520	3.988.520
	14      KAB. ROTE NDAO	2.263.000	1.546.520	3.809.520
	15      KAB. MANGGARAI BARAT	2.263.000	1.586.520	3.849.520
	16      KAB. SUMBA BARAT DAYA	2.263.000	1.576.520	3.839.520
	17      KAB. SUMBA TENGAH	2.263.000	1.485.520	3.748.520
	18      KAB. NAGEKEO	2.263.000	1.540.520	3.803.520
	19      KAB. MANGGARAI TIMUR	2.263.000	1.416.520	3.679.520
	20      KAB. SABU RAIJUA	2.263.000	1.864.520	4.127.520
	21      KAB. MALAKA	2.263.000	1.453.520	3.716.520

 

 

NO	PROVINSI/KABUPATEN	PENDAMPING DESA
		HONOR	BANTUAN BIAYA OPERASIONAL	TOTAL
19	KALIMANTAN BARAT
	1      KAB. SAMBAS	2.773.000	1.399.920	4.172.920
	2      KAB. BENGKAYANG	2.773.000	1.483.920	4.256.920
	3      KAB. LANDAK	2.773.000	1.472.920	4.245.920
	4      KAB. SANGGAU	2.773.000	1.542.920	4.315.920
	5      KAB. KETAPANG	2.773.000	2.087.920	4.860.920
	6      KAB. SINTANG	2.773.000	1.712.920	4.485.920
	7      KAB. KAPUAS HULU	2.773.000	1.664.920	4.437.920
	8      KAB. SEKADAU	2.773.000	1.473.920	4.246.920
	9      KAB. MELAWI	2.773.000	2.077.920	4.850.920
	10      KAB. KAYONG UTARA	2.773.000	1.501.920	4.274.920
	11      KAB. KUBU RAYA	2.773.000	1.739.920	4.512.920
	12      KAB. MEMPAWAH	2.773.000	1.472.920	4.245.920
20	KALIMANTAN TENGAH
	1      KAB. KOTA WARINGIN BARAT	2.615.000	1.577.600	4.192.600
	2      KAB. KOTA WARINGIN TIMUR	2.615.000	1.685.600	4.300.600
	3      KAB. KAPUAS	2.615.000	1.561.600	4.176.600
	4      KAB. BARITO SELATAN	2.615.000	1.691.600	4.306.600
	5      KAB. BARITO UTARA	2.615.000	1.606.600	4.221.600
	6      KAB. SUKAMARA	2.615.000	1.917.600	4.532.600
	7      KAB. LAMANDAU	2.615.000	1.620.600	4.235.600
	8      KAB. SERUYAN	2.615.000	1.515.600	4.130.600
	9      KAB. KATINGAN	2.615.000	1.625.600	4.240.600
	10      KAB. PULANG PISAU	2.615.000	1.641.600	4.256.600
	11      KAB. GUNUNG MAS	2.615.000	1.722.600	4.337.600
	12      KAB. BARITO TIMUR	2.615.000	1.734.600	4.349.600
	13      KAB. MURUNG RAYA	2.615.000	1.518.600	4.133.600
21	KALIMANTAN SELATAN
	1      KAB. TANAH LAUT	2.513.000	1.498.520	4.011.520

 

 

NO	PROVINSI/KABUPATEN	PENDAMPING DESA
		HONOR	BANTUAN BIAYA OPERASIONAL	TOTAL
	2      KAB. KOTA BARU	2.513.000	1.610.520	4.123.520
	3      KAB. BANJAR	2.513.000	1.461.520	3.974.520
	4      KAB. BARITO KUALA	2.513.000	1.478.520	3.991.520
	5      KAB. TAPIN	2.513.000	1.553.520	4.066.520
	6      KAB. HULU SUNGAI SELATAN	2.513.000	1.526.520	4.039.520
	7      KAB. HULU SUNGAI TENGAH	2.513.000	1.542.520	4.055.520
	8      KAB. HULU SUNGAI UTARA	2.513.000	1.580.520	4.093.520
	9      KAB. TABALONG	2.513.000	1.733.520	4.246.520
	10      KAB. TANAH BUMBU	2.513.000	1.624.520	4.137.520
	11      KAB. BALANGAN	2.513.000	1.650.520	4.163.520
22	KALIMANTAN TIMUR
	1      KAB. PASER	2.534.000	1.554.360	4.088.360
	2      KAB. KUTAI BARAT	2.534.000	1.714.360	4.248.360
	3      KAB. KUTAI KARTANEGARA	2.534.000	1.959.360	4.493.360
	4      KAB. KUTAI TIMUR	2.534.000	1.663.360	4.197.360
	5      KAB. BERAU	2.534.000	1.595.360	4.129.360
	6      KAB. PENAJAM PASER UTARA	2.534.000	1.594.360	4.128.360
	7      KAB. MAHAKAM ULU	2.534.000	1.745.360	4.279.360
23	KALIMANTAN UTARA
	1      KAB. MALINAU	2.783.000	1.735.320	4.518.320
	2      KAB. BULUNGAN	2.783.000	1.694.320	4.477.320
	3      KAB. NUNUKAN	2.783.000	1.400.320	4.183.320
	4      KAB. TANA TIDUNG	2.783.000	1.864.320	4.647.320
24	SULAWESI UTARA
	1      KAB. BOLAANG MONGONDOW	2.587.000	1.566.480	4.153.480
	2      KAB. MINAHASA	2.587.000	1.487.480	4.074.480

 

 

NO	PROVINSI/KABUPATEN	PENDAMPING DESA
		HONOR	BANTUAN BIAYA OPERASIONAL	TOTAL
	3      KAB. KEPULAUAN SANGIHE	2.587.000	1.809.480	4.396.480
	4      KAB. KEPULAUAN TALAUD	2.587.000	1.826.480	4.413.480
	5      KAB. MINAHASA SELATAN	2.587.000	1.539.480	4.126.480
	6      KAB. MINAHASA UTARA	2.587.000	1.385.480	3.972.480
	7      KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	2.587.000	1.526.480	4.113.480
	8      KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO	2.587.000	1.653.480	4.240.480
	9      KAB. MINAHASA TENGGARA	2.587.000	1.585.480	4.172.480
	10      KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN	2.587.000	1.509.480	4.096.480
	11      KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR	2.587.000	1.605.480	4.192.480
	12      KOTA KOTAMOBAGU	2.587.000	1.556.480	4.143.480
25	SULAWESI TENGAH
	1      KAB. BANGGAI KEPULAUAN	2.194.000	1.667.760	3.861.760
	2      KAB. BANGGAI	2.194.000	1.636.760	3.830.760
	3      KAB. MOROWALI	2.194.000	1.670.760	3.864.760
	4      KAB. POSO	2.194.000	1.599.760	3.793.760
	5      KAB. DONGGALA	2.194.000	1.511.760	3.705.760
	6      KAB. TOLI TOLI	2.194.000	1.575.760	3.769.760
	7      KAB. BUOL	2.194.000	1.551.760	3.745.760
	8      KAB. PARIGI MOUTONG	2.194.000	1.599.760	3.793.760
	9      KAB. TOJO UNA UNA	2.194.000	1.734.760	3.928.760
	10      KAB. SIGI	2.194.000	1.569.760	3.763.760
	11      KAB. BANGGAI LAUT	2.194.000	1.647.760	3.841.760
	12      KAB. MOROWALI UTARA	2.194.000	1.698.760	3.892.760

 

 

NO	PROVINSI/KABUPATEN	PENDAMPING DESA
		HONOR	BANTUAN BIAYA OPERASIONAL	TOTAL
26	SULAWESI SELATAN
	1      KAB. KEPULAUAN SELAYAR	2.243.000	1.516.720	3.759.720
	2      KAB. BULUKUMBA	2.243.000	1.586.720	3.829.720
	3      KAB. BANTAENG	2.243.000	1.462.720	3.705.720
	4      KAB. JENEPONTO	2.243.000	1.388.720	3.631.720
	5      KAB. TAKALAR	2.243.000	1.504.720	3.747.720
	6      KAB. GOWA	2.243.000	1.506.720	3.749.720
	7      KAB. SINJAI	2.243.000	1.432.720	3.675.720
	8      KAB. MAROS	2.243.000	1.508.720	3.751.720
	9      KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN	2.243.000	1.587.720	3.830.720
	10      KAB. BARRU	2.243.000	1.568.720	3.811.720
	11      KAB. BONE	2.243.000	1.553.720	3.796.720
	12      KAB. SOPPENG	2.243.000	1.507.720	3.750.720
	13      KAB. WAJO	2.243.000	1.515.720	3.758.720
	14      KAB. SIDENRENG RAPPANG	2.243.000	1.417.720	3.660.720
	15      KAB. PINRANG	2.243.000	1.402.720	3.645.720
	16      KAB. ENREKANG	2.243.000	1.545.720	3.788.720
	17      KAB. LUWU	2.243.000	1.603.720	3.846.720
	18      KAB. TANA TORAJA	2.243.000	1.632.720	3.875.720
	19      KAB. TORAJA UTARA	2.243.000	1.626.720	3.869.720
	20      KAB. LUWU UTARA	2.243.000	1.484.720	3.727.720
	21      KAB. LUWU TIMUR	2.243.000	1.564.720	3.807.720
27	SULAWESI TENGGARA
	1      KAB. BUTON	2.525.000	1.824.000	4.349.000
	2      KAB. MUNA	2.525.000	1.620.000	4.145.000
	3      KAB. KONAWE	2.525.000	1.582.000	4.107.000
	4      KAB. KOLAKA	2.525.000	1.639.000	4.164.000
	5      KAB. KONAWE SELATAN	2.525.000	1.558.000	4.083.000

 

 

NO	PROVINSI/KABUPATEN	PENDAMPING DESA
		HONOR	BANTUAN BIAYA OPERASIONAL	TOTAL
	6      KAB. BOMBANA	2.525.000	1.609.000	4.134.000
	7      KAB. WAKATOBI	2.525.000	1.735.000	4.260.000
	8      KAB. KOLAKA UTARA	2.525.000	1.754.000	4.279.000
	9      KAB. BUTON UTARA	2.525.000	1.758.000	4.283.000
	10      KAB. KONAWE UTARA	2.525.000	1.670.000	4.195.000
	11      KAB. KONAWE KEPULAUAN	2.525.000	1.907.000	4.432.000
	12      KAB. KOLAKA TIMUR	2.525.000	1.684.000	4.209.000
	13      KAB. MUNA BARAT	2.525.000	1.620.000	4.145.000
	14      KAB. BUTON TENGAH	2.525.000	1.824.000	4.349.000
	15      KAB. BUTON SELATAN	2.525.000	1.824.000	4.349.000
28	GORONTALO
	1      KAB. BOALEMO	2.372.000	1.599.880	3.971.880
	2      KAB. GORONTALO	2.372.000	1.452.880	3.824.880
	3      KAB. PAHUWATO	2.372.000	1.551.880	3.923.880
	4      KAB. BONE BOLANGO	2.372.000	1.452.880	3.824.880
	5      KAB. GORONTALO UTARA	2.372.000	1.541.880	3.913.880
29	SULAWESI BARAT
	1      KAB. MAJENE	2.401.000	1.509.040	3.910.040
	2      KAB. POLEWALI MANDAR	2.401.000	1.302.040	3.703.040
	3      KAB. MAMASA	2.401.000	1.641.040	4.042.040
	4      KAB. MAMUJU	2.401.000	1.499.040	3.900.040
	5      KAB. MAMUJU UTARA	2.401.000	1.459.040	3.860.040
	6      KAB. MAMUJU TENGAH	2.401.000	1.521.040	3.922.040
30	MALUKU
	1      KAB. MALUKU TENGGARA BARAT	2.646.000	1.863.840	4.509.840
	2      KAB. MALUKU TENGGARA	2.646.000	1.779.840	4.425.840
	3      KAB. MALUKU TENGAH	2.646.000	1.634.840	4.280.840
	4      KAB. BURU	2.646.000	1.385.840	4.031.840
	5      KAB. KEPULAUAN ARU	2.646.000	1.748.840	4.394.840

 

 

NO	PROVINSI/KABUPATEN	PENDAMPING DESA
		HONOR	BANTUAN BIAYA OPERASIONAL	TOTAL
	6      KAB. SERAM BAGIAN BARAT	2.646.000	1.558.840	4.204.840
	7      KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	2.646.000	1.662.840	4.308.840
	8      KAB. BURU SELATAN	2.646.000	1.926.840	4.572.840
	9      KAB. MALUKU BARAT DAYA	2.646.000	2.167.840	4.813.840
	10      KOTA AMBON	2.646.000	1.392.840	4.038.840
	11      KOTA TUAL	2.646.000	2.038.840	4.684.840
31	MALUKU UTARA
	1      KAB. HALMAHERA BARAT	2.987.000	1.560.480	4.547.480
	2      KAB. HALMAHERA TENGAH	2.987.000	1.756.480	4.743.480
	3      KAB. KEPULAUAN SULA	2.987.000	1.782.480	4.769.480
	4      KAB. HALMAHERA SELATAN	2.987.000	1.325.480	4.312.480
	5      KAB. HALMAHERA UTARA	2.987.000	1.614.480	4.601.480
	6      KAB. HALMAHERA TIMUR	2.987.000	1.590.480	4.577.480
	7      KAB. PULAU MOROTAI	2.987.000	1.612.480	4.599.480
	8      KAB. PULAU TALIABU	2.987.000	1.807.480	4.794.480
	9      KOTA TIDORE KEPULAUAN	2.987.000	1.711.480	4.698.480
32	PAPUA BARAT
	1      KAB. FAK FAK	3.187.000	2.059.480	5.246.480
	2      KAB. KAIMANA	3.187.000	1.834.480	5.021.480
	3      KAB. TELUK WONDAMA	3.187.000	1.530.480	4.717.480
	4      KAB. TELUK BINTUNI	3.187.000	1.796.480	4.983.480
	5      KAB. MANOKWARI	3.187.000	1.509.480	4.696.480
	6      KAB. SORONG SELATAN	3.187.000	1.598.480	4.785.480
	7      KAB. SORONG	3.187.000	1.501.480	4.688.480
	8      KAB. RAJA AMPAT	3.187.000	2.002.480	5.189.480
	9      KAB. MAYBRAT	3.187.000	2.082.480	5.269.480

 

 

NO	PROVINSI/KABUPATEN	PENDAMPING DESA
		HONOR	BANTUAN BIAYA OPERASIONAL	TOTAL
	10      KAB. TAMBRAUW	3.187.000	2.271.480	5.458.480
	11      KAB. MANOKWARI SELATAN	3.187.000	1.711.480	4.898.480
	12      KAB. PEGUNUNGAN ARFAK	3.187.000	2.281.480	5.468.480
33	PAPUA
	1      KAB. MERAUKE	4.861.000	1.776.440	6.637.440
	2      KAB. JAYAWIJAYA	4.861.000	1.776.440	6.637.440
	3      KAB. JAYAPURA	4.861.000	1.420.440	6.281.440
	4      KAB. NABIRE	4.861.000	1.549.440	6.410.440
	5      KAB. KEPULAUAN YAPEN	4.861.000	1.509.440	6.370.440
	6      KAB. BIAK NUMFOR	4.861.000	1.475.440	6.336.440
	7      KAB. PANIAI	4.861.000	1.871.440	6.732.440
	8      KAB. PUNCAK JAYA	4.861.000	1.776.440	6.637.440
	9      KAB. MIMIKA	4.861.000	1.733.440	6.594.440
	10      KAB. BOVEN DIGOEL	4.861.000	1.653.440	6.514.440
	11      KAB. MAPPI	4.861.000	1.776.440	6.637.440
	12      KAB. ASMAT	4.861.000	1.776.440	6.637.440
	13      KAB. YAHUKIMO	4.861.000	1.760.440	6.621.440
	14      KAB. PEGUNUNGAN BINTANG	4.861.000	1.776.440	6.637.440
	15      KAB. TOLIKARA	4.861.000	1.776.440	6.637.440
	16      KAB. SARMI	4.861.000	1.776.440	6.637.440
	17      KAB. KEEROM	4.861.000	1.627.440	6.488.440
	18      KAB. WAROPEN	4.861.000	1.469.440	6.330.440
	19      KAB. SUPIORI	4.861.000	1.686.440	6.547.440
	20      KAB. MAMBERAMO RAYA	4.861.000	1.693.440	6.554.440
	21      KAB. NDUGA	4.861.000	1.776.440	6.637.440
	22      KAB. LANNY JAYA	4.861.000	1.776.440	6.637.440
	23      KAB. MAMBERAMO TENGAH	4.861.000	1.776.440	6.637.440

 

 

NO	PROVINSI/KABUPATEN	PENDAMPING DESA
		HONOR	BANTUAN BIAYA OPERASIONAL	TOTAL
	24      KAB. YALIMO	4.861.000	1.776.440	6.637.440
	25      KAB. PUNCAK	4.861.000	1.776.440	6.637.440
	26      KAB. DOGIYAI	4.861.000	1.776.440	6.637.440
	27      KAB. INTAN JAYA	4.861.000	1.776.440	6.637.440
	28      KAB. DEIYAI	4.861.000	1.776.440	6.637.440
	29      KOTA JAYAPURA	4.861.000	1.601.440	6.462.440

 

 

Nasib Pendamping Desa

 

Nasib Pendamping Desa hingga saat ini masih belum jelas, mirip dengan Pendamping Lokal Desa (PLD). Terdapat ketidakpastian mengenai apakah mereka akan dijadikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau Aparatur Sipil Negara (ASN).

 

Saat ini, alokasi belanja honorarium untuk Tenaga Pendamping Profesional (TPP) di semua jenjang tingkatan tidak masuk ke dalam pengalokasian belanja pegawai, melainkan ke dalam belanja barang dan jasa.

 

Hal ini tentu bertentangan dengan aturan dari MenpanRB, di mana salah satu syarat pengangkatan honorer menjadi PPPK adalah bahwa alokasi penganggaran belanja honorernya harus berasal dari belanja pegawai.

 

Penutup

 

Pendamping Desa 2026 memiliki peran strategis dalam mengawal pengelolaan Dana Desa sebesar Rp60,57 triliun yang dialokasikan kepada 75.260 Desa. Dengan tugas yang mencakup pendampingan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban pembangunan Desa, Pendamping Desa menjadi aktor kunci dalam memastikan Dana Desa digunakan secara tepat sasaran, akuntabel, dan berkelanjutan.

 

Kepmendes PDT Nomor 294 Tahun 2025 memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengelolaan Pendamping Desa, mulai dari pengadaan, pengembangan kapasitas, pengendalian, hingga evaluasi kinerja. Sementara PMK Nomor 7 Tahun 2026 memberikan arah yang jelas tentang pengalokasian dan penggunaan Dana Desa yang menjadi fokus pendampingan.

 

Dengan memahami secara utuh kedua regulasi tersebut, Pendamping Desa dapat menjalankan perannya secara optimal: tidak sekadar menjadi “jembatan” kebijakan, tetapi juga menjadi “penggerak” kemandirian Desa melalui pendampingan yang partisipatif, edukatif, dan memberdayakan. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan Desa dan pencapaian prioritas nasional sangat bergantung pada kualitas pendampingan yang dilakukan oleh Pendamping Desa di seluruh pelosok negeri.

 

“Pendamping Desa adalah mitra strategis Desa dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif, akuntabel, dan berkelanjutan. Dengan integritas dan profesionalisme, mereka menjadi garda terdepan pemberdayaan masyarakat Desa.”

 

Download Kepmendes PDT 294 Tahun 2025

 

Untuk lebih jelas terkait semua isi dari Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 294 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa, silakan akses dokumen lengkapnya melalui sumber terpercaya.

 

Berikut link download resminya : Kepmendes PDT 294 Tahun 2025

 

Baca juga : Pendamping Lokal Desa