Kenapa Cuma 6 Bulan, Jika BLT DD 2021 Bisa Dianggarkan 12 Bulan

Beredar kabar, bahwa BLT DD 2021 hanya akan di anggarkan selama 6 bulan dengan kisaran 200 ribu saja perbulan-nya.

 

Berkaca dari pengalaman di tahun ini. Seharusnya pemerintah lebih paham, bagaimana terseok-seoknya operator desa dalam mengubah APBDes.

 

Mengubah antar lini pos belanja desa. Dari yang sebelumnya sudah di cairkan dalam SPP Siskeudes-nya, hingga menghapus kembali untuk memasukan anggaran baru/lanjutan yang aturanya terbit di masa injury time.

 

Pusing.

 

Itulah kata-kata yang sering saya dengar, ketika sedang berdiskusi dengan para operator yang kebetulan menangani aplikasi Siskeudes.

 

Bukan hanya pusing membagi sisa anggaranya mas, kami juga dipusingkan dengan banyaknya bug yang kerap kali muncul pada aplikasinya.

 

Kadang, ketika kami sudah mengubah anggaran di Siskeudes. Kemudian menginput kembali, ee malah tiba-tiba menghilang.

 

Belum lagi, kalau sudah berhasil mengubah APBDes-nya. Lalu kemudian mempostingnya.

 

Ee.. Tiba-tiba pada saat mau di SPJ-kan, SPP tersebut malah tidak terbaca dalam aplikasinya.

 

“Kan, malah jadi tambah pusing to mas,” keluh mereka.

 

Nah, berkaca dari statement dan pengalaman itulah. Seharusnya pemerintah lebih peka pada saat menerbitkan sebuah aturan.

 

Okelah. Bila kita tidak bisa memprediksi dengan tepat kapan berakhirnya virus Covid-19, dan Siskeudes 2.0.3 yang akan digunakan di tahun 2021 telah fleksible dengan perubahan APBDes berkali-kali.

 

Baca juga : SDGs Desa

 

Namun apa tidak merepotkan. Apabila di masa-masa injury time atau masa dimana tahun anggaran sudah mau tutup buku dan yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menyusun tahun anggaran berikutnya.

 

Tapi malah masih disibuk-kan dengan perubahan APBDes dan penyelesaian penatausahaan keuangan desa.

 

Akan lebih baik-kan, bila pemerintah, baik itu pemerintah pusat ataupun daerah menerbitkan sebuah aturan yang mengharuskan desa untuk langsung menganggarkan BLT DD 2021 selama 12 bulan.

 

Jadi, apabila nantinya Covid-19 berakhir. Pemerintah desa bisa langsung mengubah dengan mengurangi BLT-DD untuk dialihkan atau ditambakan ke pos belanja yang lain.

 

Daripada, seperti apa yang terjadi di tahun ini. Mereka sibuk, dengan berkali-kali mengubah APBDes yang sebenarnya sudah disepakati dan ditetapkan menjadi prioritas di tahun sebelumnya.

 

Lalu kemudian melakukan musdesus kembali. Yang ber-efek timbulnya pro kontra ditengah-tengah masyarakat karena usulan-nya di musdes tahun sebelumnya harus dihapus kemudian dialikan ke pos belanja desa yang lain.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *