Kemungkinan, tahun ini akan diadakan rekrutmen pendamping desa. Tapi itu baru kemungkinan ya. Soalnya saya baru mendapatkan kabar burung dari salah seorang Tenaga Pendamping Profesional (TPP) atau pendamping desa yang belum saya verifikasi kebenarannya.
Namun, bila Anda berminat menjadi pendamping desa, ada beberapa prasyarat yang musti kamu penuhi sebelum melakukan pendaftaran.
Beberapa persyaratan itu, sebenarnya sudah saya uraikan secara jelas dalam artikel yang saya tulis sebelumnya dalam website ini.
Akan tetapi, bila Anda kesulitan mencari artikel tersebut. Berikut ini beberapa persyaratan untuk menjadi pendamping desa atau TPP yang diatur dalam Keputusan Menteri Desa (Kepmendes) Nomor 294 tahun 294 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa.
Pengadaan Baru
a. Ketentuan Umum
- Pengadaan baru TPP dilaksanakan untuk mengisi kekosongan atau memenuhi kuota TPP yang dibutuhkan baik sebagian atau keseluruhan;
- Calon PD atau PLD diutamakan berasal dari penduduk Desa pada lingkup kecamatan lokasi domisili yang dibuktikan dengan identitas sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila pada saat pengadaan tidak tersedia atau tidak terpenuhi kuota dapat diisi dari kecamatan lain dalam lingkup kabupaten/kota bersangkutan;
- Calon TAPM Kabupaten/Kota diutamakan berasal dari penduduk kabupaten/kota lokasi domisili yang dibuktikan dengan identitas sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila pada saat pengadaan tidak tersedia atau tidak terpenuhi kuota dapat diisi dari kabupaten/kota lain dalam lingkup provinsi bersangkutan;
- Calon TAPM Provinsi diutamakan berasal dari penduduk provinsi lokasi domisili yang dibuktikan dengan identitas sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila pada saat pengadaan tidak tersedia atau tidak terpenuhi kuota dapat diisi dari provinsi lain;
- Calon TAPM Pusat berasal dari penduduk Indonesia, dan bersedia bekerja di kantor TAPM Pusat;
- Seluruh proses pengadaan tidak dipungut biaya; dan
- Ketentuan-ketentuan lainnya sesuai dengan kebijakan Kementerian baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
b. Kualifikasi Umum
- Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta setia dan taat pada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Kementerian;
- Mempunyai kapasitas sebagai subyek hukum untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- Memiliki kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja bidang pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai persyaratan posisi;
- Tidak sedang dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani pidana;
- Tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak tertentu;
- Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun atau lebih;
- Usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak tanggal mendaftarkan diri;
- Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/lembaga berwenang; dan
- Bersedia memedomani etika profesi TPP, melaksanakan kewajiban dan menaati larangan sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis ini.
c. Kualifikasi Khusus
- Kualifikasi khusus wajib dipenuhi oleh TPP pada saat mendaftarkan diri;
- Kualifikasi khusus TPP disusun berdasarkan keahlian yang berlaku bagi TAPM Kabupaten/Kota, TAPM Provinsi, dan TAPM Pusat;
- Uraian kualifikasi khusus TPP, sebagaimana Tabel 1 di bawah ini; dan
- Kualifikasi khusus sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat disesuaikan dengan kondisi dan wilayah di Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPSDM.
Dengan mekanisme rekrutmen pendamping desa atau pengadaan baru TPP sebagaimana berikut ini :
Mekanisme dan Tahapan Pengadaan Baru
Penetapan Kuota dan Tim Seleksi
- Kepala BPSDM menetapkan kuota dan Tim Seleksi, dengan memperhatikan kebutuhan fasilitasi Pendampingan Masyarakat Desa dan ketersediaan pembiayaan dari APBN;
- Tim Seleksi ditetapkan berdasarkan akumulasi kuota pengadaan yang akan diisi dari semua jenjang TPP secara nasional;
- Tim Seleksi untuk pengisian posisi PLD, PD, TAPM Kabupaten/Kota, dan TAPM Provinsi, berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur ASN Kementerian, dan Perguruan Tinggi dan TAPM Pusat. Tim seleksi dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) tim berdasarkan pembagian zona/wilayah sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran;
- Tim Seleksi untuk pengisian posisi TAPM Pusat berasal dari unsur ASN Kementerian; dan
- komposisi Tim Seleksi terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan lainnya adalah Anggota. Apabila Tim Seleksi berjumlah lebih dari 1 (satu) tim, maka komposisi Tim Seleksi terdiri dari 1 (satu) orang Ketua untuk seluruh tim, dan masing-masing tim dipimpin oleh 1 (satu) orang Koordinator, dan lainnya adalah Anggota.
Pengumuman
- Ketua Tim Seleksi mengumumkan pengadaan baru TPP melalui laman resmi Kementerian atau kanal resmi lain yang ditetapkan oleh Kementerian;
- form pengumuman ditandatangani oleh Ketua Tim Seleksi; dan
- pengumuman ditayangkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum dimulainya penerimaan lamaran.
Pendaftaran
- pendaftaran calon TPP hanya dilakukan secara online melalui alamat pendaftaran yang tercantum dalam form pengumuman; dan
- batas waktu penerimaan berkas lamaran paling lama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal dimulainya penerimaan lamaran dan ditutup pada pukul 23.59 WIB hari terakhir.
Seleksi
Seleksi Administrasi
- Seleksi administrasi dilaksanakan dengan cara penelitian kesesuaian kualifikasi pelamar terhadap formasi yang dilamar untuk menghasilkan sebanyak-banyaknya 600% pelamar dari jumlah formasi yang tersedia;
- Hasil seleksi administrasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh Tim Seleksi; dan
- Ketua Tim Seleksi mengumumkan hasil seleksi administrasi dan teknis secara online melalui laman resmi Kementerian atau kanal resmi lain yang ditetapkan oleh Kementerian.
Seleksi Kompetensi
Seleksi Kompetensi Tes Tertulis
- Tes tertulis diikuti oleh peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan teknis;
- Tes tertulis mencakup kemampuan akademik, tes wawasan kebangsaan, dan tes kemampuan teknis pendampingan;
- Tes tertulis menghasilkan sebanyak-banyaknya 300% pelamar dari jumlah formasi yang tersedia;
- Hasil tes tertulis dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh Tim Seleksi; dan
- Ketua Tim Seleksi mengumumkan hasil tes tertulis secara online melalui laman resmi Kementerian atau kanal resmi lain yang ditetapkan oleh Kementerian.
Seleksi Kompetensi Tes Wawancara
Tes wawancara diikuti oleh peserta yang dinyatakan lulus tes tertulis;
- Tes wawancara menghasilkan 100% Pelamar Lulus;
- Hasil tes wawancara dituangkan dalam berita acara selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak pelaksanaan tes wawancara selesai, yang ditandatangani oleh seluruh Tim Seleksi. Berita acara dimaksud mencantumkan daftar nama calon TPP Lulus dan Tidak Lulus;
- Ketua Tim Seleksi menyampaikan berita acara hasil tes wawancara kepada Kepala BPSDM; dan
- Ketua Tim Seleksi mengumumkan hasil tes wawancara secara online melalui laman resmi Kementerian atau kanal resmi lain yang ditetapkan oleh Kementerian.
Pembekalan Pratugas
- Pembekalan pratugas wajib diikuti oleh seluruh TPP yang dinyatakan Lulus;
- Pembekalan pratugas dilaksanakan oleh BPSDM melalui P3MDDT;
- Kepala P3MDDT mengatur dan mengelola pembekalan pratugas, yang mencakup materi; modul; tim pembekalan; waktu; metode offline atau online; penilaian hasil pelatihan pratugas dan pembekalan; serta hal-hal penting lainnya;
- Hasil pembekalan pratugas dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Kepala P3MDDT dan Koordinator Tim Pembekalan, dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala BPSDM;
- Berita acara pembekalan pratugas mencantumkan daftar nama TPP dengan status Lulus atau Tidak Lulus sesuai kuota pengadaan baru; dan
- Kriteria kelulusan peserta ditentukan berdasarkan hasil penilaian pembekalan pratugas oleh Tim Pembekalan.
Penetapan, Kontrak Kerja dan Penugasan
- Kepala BPSDM menetapkan TPP hasil pengadaan baru yang dinyatakan Lulus berdasarkan berita acara Hasil Pembekalan Pratugas, dengan Keputusan Kepala BPSDM;
- Keputusan Kepala BPSDM tentang hasil pengadaan baru TPP diumumkan oleh Kepala P3MDDT secara online melalui laman resmi Kementerian atau kanal resmi lain yang ditetapkan oleh Kementerian;
- PPK melaksanakan penandatanganan SPK dengan seluruh TPP berdasarkan Keputusan Kepala BPSDM tentang hasil pengadaan baru. Materi SPK sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban para pihak; jangka waktu kontrak kerja; sanksi; pembatalan/pemutusan kontrak kerja; kebijakan Kementerian baik yang tertulis atau tidak tertulis; dan ketentuan-ketentuan lainnya; dan
- Kepala P3MDDT menerbitkan ST kepada TPP yang telah menandatangani SPK.
Nah itulah sedikit uraian mengenai persyaratan menjadi pendamping desa atau TPP tahun 2026. Semoga bermanfaat dan beruntung.
