Pemerintah desa

Ketika kita pertama kali ditunjuk sebagai tim penyusun rkp, tentunya masih bingung ya, sebenarnya seperti apa sih pedoman penyusunan rkp desa yang sesuai aturan itu.   Akan tetapi, bila anda pernah mendengar ataupun membaca sekilas aturan yang termuat dalam Permendagri 114 tahun 2014, sebetulnya semuanya sudah lengkap disana.   Tepanya di paragraf 6 tentang penyusunan […]

SDGs desa merupakan role pembangunan berkelanjutan yang akan masuk dalam program prioritas penggunaan dana desa tahun 2021.   Sustainable Development Goals disingkat SDGs  sebenarnya sudah tidak asing lagi di telinga saya.   Terhitung sejak 2012, saya telah mendengar istilah ini, saat diadakan konferensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Rio de Janeiro, menggantikan program MDGs (Millennium […]

Sebenarnya sudah pernah saya ingatkan agar desa segera membentuk tim penyusun RPJMDes setelah dilantik tiga bulan yang lalu.   Namun karena kondisi yang tidak memungkinkan, ditambah wabah covid yang makin menjadi-jadi sehingga rapat pembentukan tim tersebut selalu di undur-undur.   Di Kabupaten saya, pemilihan kepala desa digelar secara serentak November 2019. Namun, Bupati baru bisa […]

Selama ini mungkin kita sering dipungut biaya jasa administrasi sesuai membuat surat-menyurat di kantor desa.   Jasa tersebut bisa berupa uang tunai sebagai ucapan terima kasih atas pengurusan surat rekomendasi, keterangan, ataupun pengantar.   Padahal, bila merujuk pada sebuah aturan, yaitu : Permendesa PDTT No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul […]