Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar atau menginginkan kapasitas pendamping desa lebih dari pendamping lembaga dan kementerian lainnya.
“Saya ingin pendamping desa memiliki kapasitas yang di atas rata-rata sehingga bisa melebihi tenaga pendamping dari lembaga dan kementerian lainnya,” katanya saat membuka acara Training of Trainer (TOT) Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional di Jakarta, Selasa (17/11/20).
Sebab apa, terangnya, saat ini hampir semua kementerian dan lembaga memiliki tenaga pendamping, mulai dari Kementerian Sosial, Kemendes, Kementerian Agama (Kemenag) hingga BKKBN. Semua penyuluh atau pendamping itu tugasnya langsung menyentuh warga desa.
Tenaga Pendamping Profesional (TPP), sebagai pendamping yang punya wilayah harus mampu memetakan masalah-masalah yang sedang dihadapi warga dampingannya, termasuk persoalan kesehatan pun harus dipikirkan oleh pendamping desa.
Selain itu, Ia pun berharap dengan adanya pendamping desa yang berkualitas dapat membantu sistem informasi desa yang terbaru setiap saat. Sehingga menyajikan wajah dan prototipe seluruh desa di Indonesia
Sistem tersebut juga dapat digunakan oleh semua lembaga dan kementerian sebagai referensi kebijakan. Pendamping desa cukup menyajikan data kepada kementerian dan lembaga terkait apabila ada persoalan desa yang harus segera ditangani.
“Dengan demikian, tidak ada overlapping intervensi dalam konteks percepatan pembangunan desa antara satu kementerian dengan lainnya,” pungkasnya.
