Pemerintah desa

Musdes, Musrenbangdes, dan Musbangdes itu beda peruntukan dan penyelenggaranya. Tapi, mengapa Pemerintah Desa masih banyak yang menganggapnya sama.   “Memang benar, antara SK Personal Vs SK Kolektif sama dengan sah,” menurut salah seorang yang mengomentari artikel yang saya terbitkan kemarin.   Tapi, bila melihat dari segi tata administrasi, itu jelas tidak sesuai prosedur.   Dan […]

Kadang saya tertawa dalam hati, kala melihat SK Perangkat Desa, ada yang berbentuk Personal dan Kolektif yang dikirimkan ke saya guna membantu mendaftarkan website desa mereka ke Keminfo.   Lebih tepatnya bukan mendaftarkan website desa sih, tapi mendaftarkan nama domain yang berekstensi (desa.id) dibelakang nama desa.   Kerap kali saya berfikir dan bertanya-tanya, ketika menerima […]

Kemarin malam, saya iseng membandingkan empat file peraturan yang bakal dijadikan pedoman pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat di tahun 2021.   Empat file itu diantaranya :   Permendes 17 Tahun 2019, Permendes 21 Tahun 2020, Permendes 13 Tahun 2020, dan terakhir Matrik Kegiatan Prioritas Penggunaan Dana Desa.   Dari keempat file itu, saya menemukan hal […]

Bila dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) terdapat usulan yang tidak mampu dibiayai menggunakan dana desa.   Maka, biasanya usulan tersebut di pisahkan, kemudian dimasukan ke dalam Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa atau di singkat DU-RKP Desa.   RKP Desa dan DU-RKP Desa itu dua mahluk yang berbeda jenis, namun menjadi satu kesatuan dalam […]